Dinilai Menghambat, Pemko Batam Diminta Evaluasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Pemerintah Kota Batam mulai tahun ini menerapkan sistem perijinan satu pintu untuk mempermudah birokrasi. Tapi, tujuan kebijakan yang ditangani oleh Badan Penanaman Modal (BPM) ini ternyata masih jauh dari harapan.

Pasalnya kata Ketua Komisi I DPRD Batam, Nuryanto, pihaknya malah banyak mendapat keluhan dari masyarakat terutama pelaku usaha terkait kian lambatnya proses perijinan tersebut.

Bahkan kata dia, pelayanan satu pintu ini lebih lama, makan biaya dan berbelit-belit. “Harusnya kebijakan satu pintu ini lebih mempermudah masyarakat, bukan malah mempersulit seperti saat ini. Kami banyak mendapat keluhan masyarakat terkait hal ini jadi mohon dievalusi,” kata Nuryanto.

Menurut politisi PDI Perjuangan ini, lambannya proses pembuatan izin di BPM juga diakibatkan oleh ketiadaan pejabat di tempat. “Sehingga kadang berbulan-bulan untuk mendapat izin,” katanya.

Ia juga minta agar kebijakan satu pintu dengan banyak meja di ruangan itu dikembalikan pada prosedur awalnya yakni di dinas masing-masing jika BPM tidak becus menangani masalah tersebut untuk mempermudah masyarakat.

Penetapan BPM sebagai penyelenggara tunggal PTSP dilakukan berdasarkan Peraturan Wali Kota Batam nomor 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan PTSP. Padahal, tugas BPM, menurut Peraturan Daerah Batam nomor 11 tahun 2007 tentang Sistem Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Lembaga Teknis Daerah hanya seputar bidang penanaman modal. (spt)



Komentar Pembaca

komentar