Bandara Silangit Disiapkan Jadi Bandara Internasional



Upaya pembenahan infrastruktur di daerah-daerah terisolasi terus digiatkan. Salah satunya di daerah Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Melihat potensi wisata yang ada, bandara perintis peninggalan Jepang di daerah tersebut, Silangit, bakal dikembangkan menjadi bandara internasional.

Langkah awal yang dilakukan untuk memaksimalkan pengembangan bandara tersebut, kemarin secara pengelolaan Bandara Silangit secara resmi beralih dari Kementerian Perhubungan ke PT Angkasa Pura II. Prosesi tersebut disaksikan oleh Menteri BUMN Dahlan Iskan.

“Salah satu investasi yang paling murah adalah pariwisata, bukan membangun pabrik. Pariwisata bisa menyerap banyak tenaga kerja dan penyerapan ekonominya lebih bagus,” ujarnya dalam Acara Serah Terima dan Peresmian Pengalihan Operasional Bandara Silangit di Siborong-Borong, Tapanuli Utara, Sumatra Utara kemarin. Turut hadir dalam acara tersebut Pemilik TB Silalahi Center TB Silalahi, Bupati Tapanuli Utara Torang Lumban Tobing, dan tokoh-tokoh adat.

Berdasarkan pengalaman, Dahlan melihat wilayah Tapanuli Utara pertumbuhan ekonominya lambat bahkan di beberapa daerah menurun. Padahal di sini banyak yang bisa digali, potensi wisatanya besar. Namun sayangnya kurang terolah dengan baik karena terisolasi. Dari Medan ke Tapanuli Utara jika ditempuh dengan perjalanan darat jangkau sekitar enam jam.

“Jadi saya langsung mengusulkan pengembangan bandara ini ke Presiden,” ujar Dahlan yang dalam acara juga menerima upacara adat Bulang-Bulang dari tokoh adat Tapanuli Utara. Bulang-Bulang merupakan acara adat yang dilakukan untuk tokoh yang dianggap berjasa bagi masyarakat.

Dahlan melanjutkan, saat melihat keadaan Tapanuli Utara, ia berpikir ada dua pilihan untuk mengembangkan daerah itu. Pertama membangun jalan tol tapi karena itu membutuhkan waktu yang lama jadi yang lebih memungkinkan pilihan kedua yaitu mengembangkan Bandara Silangit,” terangnya.

Untuk itu sejak tahun lalu pengembangan bandara terus dilakukan. Landasan atau runaway telah diperpanjang dan diperlebar. Saat ini panjang landasannya 2400 meter dan lebar 30 meter. Dengan kondisi demikian, lintasan itu sudah siap untuk pesawat berbadan besar. Bahkan November lalu, pesawat Boeing 737-500 sudah mendarat di sini.

Dahlan menyadari dengan dialihkannya pengelolaan bandara ini ke Angkasa Pura II, akan membebani perusahaan penerbangan pelat merah tersebut. Karena Bandara ini dalam 3-5 tahun ke depan tak mungkin mendatangkan keuntungan. Namun Dahlan percaya, PT Angkasa Pura II bisa melaksanakan tanggung jawab tersebut. “Laba Angkasa Pura tahun lalu mencapai 1,2 triliun. Jadi kalau tiap tahun dipajaki untuk Bandara Silangit saya rasa bisa,” ucapnya.

Direktur Utama PT Angkasa Pura II Tri S Sunoto mengatakan tahun ini pihaknya telah menyiapkan anggaran sekitar Rp 50 milyar. Perbaikan bandara tersebut masuk dalam program kerja tiga tahun mendatang. Tahun ini yang bakal dibenahi yaitu perluasan landasan, perluasan parkir, aksesibilitas kargo, pemasangan pagar perimeter, dan perlengkapan radar.

“Ini merupakan satu peluang bagi kami untuk mengoptimalkan aksesibilitas di sini. Sehingga kawasan sekitar Danau Toba lebih banyak didatangi oleh wisatawan baik asing maupun domestik,” ujarnya. Tri yakin dengan aksesibilitas yang mudah dan pengelolaan tempat wisata yang baik bandara ini bisa menjadi ujung tombak perekonomian daerah.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Herry Bakti S Gumay mengatakan jika dilihat dari jumlah penumpang di Bandara Silangit terus naik. Pada 2010 penumpang sekitar 3500 orang, lalu pada 2011 melonjak menjadi 6 ribu orang, dan tahun lalu mencapai 7 ribu orang. Sedangkan untuk frekuensi penerbangan, saat ini di Bandara Silangit dalam seminggu ada 13 penerbangan. Rute Silangit-Medan sehari sekali, rute Silangit Batam 2 kali seminggu, Silangit-Nias 2 kali seminggu dan Silangit – Pekanbaru dua kali seminggu.

“Dengan dikelolanya bandara oleh Angkasa Pura II didukung oleh Pemda dan pihak swata kami yakin Silangit dapat berkembang lebih cepat,” katanya. Jika dipegang oleh Kementerian Perhubungan, lanjutnya, pembangunan bakal akan lambat. Sebab dana pengembangan tergantung oleh APBN. (uma/jpnn)



Komentar Pembaca

komentar