Saatnya Karimun Menjadi FTZ Menyeluruh



 

RAPAT Koordinasi Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas atau Free Trade Zone (FTZ) Batam Bintan Karimun di Tanjungpinang pada akhir Januari lalu mempertegas kembali usulan dari Ketua Dewan Kawasan agar FTZ Karimun ditetapkan menjadi seluruh pulau, tidak lagi enclave seperti saat ini.

Dasar usulan tersebut tentunya bukan tanpa alasan. Tingginya kebutuhan lahan untuk industri galangan kapal dan penunjang off-shore di FTZ Karimun, dan demi efektifitas perpindahan orang dan barang dari dan ke kawasan bebas, sehingga Karimun layak untuk dikembangkan menjadi FTZ Menyeluruh.

Target dari semua itu adalah kemajuan pembangunan Kabupaten Kepulauan Karimun sebagai salah satu kabupaten yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia dan Singapura.

Sejak terpisah dari Kabupaten Kepulauan Riau dan menjadi daerah otonom pada tahun 2000, Kabupaten Kepulauan Karimun terus berbenah untuk mengembangkan berbagai potensi daerah yang menjadi andalan kabupaten tersebut, salah satunya sebagai kawasan industri maritim dan galangan kapal.

Jejak pembangunan industri maritim di kabupaten tersebut sebenarnya sudah dimulai pada tahun 1990 ketika pemerintah menetapkan tiga pulau di daerah ini sebagai pusat pembangunan baru, yaitu Batam, Bintan, dan Karimun.

Saat itu peran pemerintah Singapura bekerjasama dengan Indonesia mengembangkan kawasan industri Batamindo di Mukakuning, Batam, Kawasan Industri Lobam dan Kawasan Pariwisata Lagoi di Bintan, dan kawasan industri maritim di Karimun. Sampai hari ini, keempat daerah itu masih terus berkembang menjadi andalan daerah masing – masing.

Puncaknya adalah ketika pemerintah menetapkan Batam Bintan Karimun sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas melalui Peraturan Pemerintah nomor 46, 47, 48 tahun 2007.

Dari tiga daerah FTZ tersebut, hanya Batam yang ditetapkan sebagai FTZ menyeluruh karena mempertimbangkan sejarah awal pulau tersebut ketika menjadi kawasan berikat dan berkembang menjadi pulau berikat seperti saat ini. Sedangkan Bintan dan Karimun ditetapkan terbatas di beberapa lokasi atau dikenal dengan istilah enclave.

Setelah 4 tahun status FTZ diimplementasikan di Karimun, berbagai catatan kemajuan berhasil ditorehkan di antaranya dengan mulai masuknya investasi asing dengan nilai yang fantastis di daerah itu sehingga membuka banyak peluang kerja dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi setempat.
Pertumbuhan

Kabupaten Kepulauan Karimun dibentuk berdasarkan UU Nomor 53 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Karimun bersama 8 daerah otonom lainnya. Luas wilayah kabupaten tersebut mencapai 920 kilometer persegi dengan jumlah penduduk 230.000 jiwa.

Untuk melihat pertumbuhan perekonomian Kabupaten Karimun dipakai data indeks berantai PDRB atas dasar harga konstan. Pada tahun 2010 perekonomian Kabupaten Karimun mampu tumbuh sebesar 6,56 persen yang didukung oleh pertumbuhan di sektor bangunan, keuangan dan persewaan, industri pengolahan dan jasa-jasa.

Sektor-sektor yang menjadi andalan dalam perekonomian kabupaten tersebut adalah sektor pertanian sebesar 26,69 persen, sektor perdagangan, hotel, restoran sebesar 26,47 persen, sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 13,18 persen, dan sektor industri pengolahan sebesar 8,71persen.

Kendati sudah mendapatkan status FTZ, namun Karimun belum sepenuhnya bertransformasi menjadi daerah industri seperti Batam. Meski tidak termasuk daerah tertinggal namun Karimun masih menanti pembangunan ekonomi yang menyentuh seluruh sendi kehidupan.

Data Dewan Kawasan FTZ Karimun, nilai investasi di FTZ Karimun selama 4 tahun terakhir sejak 2008 – 2011 cenderung fluktuatif, dimulai pada 2008 sebesar US$185 juta, 2009 US$15,4 juta, 2010 US$99,7 juta, dan 2011 US$12,3 juta.

Investasi terbesar pada 2008 dikontribusi oleh PT Saipem Karimun Yard yang mencatatkan investasi hampir mencapai Rp 2 triliun untuk pengembangan fasilitas pendukung off-shore migas.

Secara bertahap, Pemerintah Kabupaten Karimun memang telah membangun sarana infrastruktur pendukung seperti jalan, jembatan, dan pelabuhan dalam rangka meningkatkan daya tarik kawasan tersebut bagi investor asing.

Dari sisi perdagangan dan jasa, sebenarnya Karimun sudah mulai bergeliat dengan kontribusi sebesar 26,4 persen terhadap PDRB. Ini terlihat dari semakin banyaknya hotel dan restoran yang beroperasi di Karimun, ditopang oleh arus wisatawan asing dan domestik. Serta tingginya tingkat konsumsi bahan bakar minyak yang menandakan bahwa semakin banyak jumlah kendaraan beredar dari kabupaten tersebut.

Namun sayang, infrastruktur pendukung seperti Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum masih terbatas, dan lebih sering kehabisan stok.

Sektor ritel sebenarnya sudah mulai tumbuh, dipicu oleh daya beli masyarakat yang terus meningkat. Hanya saja, ketiadaan pusat berbelanjaan menyebabkan masyarakat terpaksa harus menyeberang ke Batam.

Kadin Provinsi Kepulauan Riau mencatat setiap akhir pekan sekitar 2.000 – 2.500 warga Karimun menyeberang ke Batam untuk berlibur atau berbelanja. Itu data dari satu operator feri saja, sementara ada empat operator yang melayani rute Batam – Karimun hingga 10 kali sehari pulang – pergi.
Potensi

Mempertimbangkan berbagai indikator tersebut, tidak ada salahnya jika Karimun juga ingin agar FTZ ditetapkan di seluruh pulau tidak hanya terbatas di lokasi tertentu, tujuannya agar akselerasi pembangunan ekonomi bisa dipercepat.

Penulis berpandangan manfaat yang bisa diperoleh dengan penetapan FTZ menyeluruh ini adalah pertama, pemerataan pembangunan karena seluruh wilayah bisa dijadikan basis produksi bagi perusahaan yang masuk. Apalagi ketersediaan lahan di lokasi yang sudah ditetapkan sebagai FTZ mulai terbatas.

Jika kekhawatiran adanya peluang rembesan atau penyelundupan karena seluruh pulau yang terbuka, tentunya ini berpulang kepada kesiapan aparatur kepabeanan dan keamanan untuk mengoptimalkan pengawasan di setiap pintu masuk, dan sejak dini mulai mendisain mekanisme pengawasan efektif di seluruh pulau.

Artinya, tidak ada alasan untuk tidak menetapkan Karimun sebagai FTZ menyeluruh karena kawasan tersebut sejak awal memang telah didisain sebagai kawasan industri maritim yang akan menjadi penopang di saat ketersediaan lahan industri maritim di Batam mulai terbatas.

Tren ke arah itu sudah mulai terjadi, Batam saat ini mulai kesulitan memenuhi permintaan lahan bagi industri yang membutuhkan lahan yang luas, sedangkan Karimun dan Bintan masih berpotensi untuk memenuhi itu semua.

Kedua, tumbuhnya sektor usaha pendukung industri seperti perdagangan, properti, perbankan, transportasi, dan jasa lainnya. Jika berkaca pada keberhasilan pola pembangunan Batam, sektor industri memang menjadi sektor andalan untuk mengangkat pertumbuhan sektor lainnya.

Diharapkan terjadinya multiplier effect dari kebangkitan sektor industri di Karimun, yang awalnya hanya 8,7 persen terhadap PDRB menjadi 25 persen – 30 persen. Untuk mencapai itu semua tentu dibutuhkan investasi yang besar untuk masuk ke Karimun, baik dari investor maupun dari pemerintah sendiri.

Dari sisi pemerintah daerah, sebenarnya dengan dukungan APBD yang terus meningkat setiap tahunnya seharusnya bisa menjadi pemicu pembangunan, dan tampaknya komitmen Pemkab Karimun sudah sangat besar.

Tahun 2013 ini, APBD Karimun disahkan sebesar Rp 1,077 triliun, angka ini meningkat dibandingkan tahun 2012 sebesar Rp 953 miliar. Dengan penduduk di bawah 300.000 jiwa, tentu Karimun memiliki peluang besar untuk meningkatkan alokasi anggaran di sektor infrastruktur dalam rangka menggenjot pertumbuhan sektor – sektor ekonomi andalan daerah.

Kadin Kepri telah berkomitmen untuk bergandengan tangan dengan Kadin kabupaten Karimun bersama pemerintah kabupaten dalam pembangunan agar Karimun pada 5 – 10 tahun mendatang bisa mengimbangi Batam sebagai lokomotif pembangunan di Kepulauan Riau. ***

 

 

Amat-Tantoso-2-f,-Iman-Wach

Paulus Amat Tantoso
Wakil Ketua Bidang Perdagangan dan Keuangan Kadin Kepri

 



Komentar Pembaca

komentar