PAD Terancam Hilang Rp 40 Miliar Setahun

177
Pesona Indonesia

BATAM (BP) – Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batam dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar Rp 80 miliar pertahun terancam hilang pada 2016 mendatang, menyusul pernyataan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Ferry Mursydan Baldan yang berencana menghapus PBB dan nilai jual objek pajak (NJOP).

Jika rencana itu direalisasikan, penambahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Batam, seperti pelayanan pajak daerah yang sudah diusulkan ke DPRD Batam terancam gagal.

Wali Kota Batam, Ahmad Dahlan mengaku kaget dan belum tahu mengenai hal tersebut. Menurutnya, selain penambahan struktur SKPD berpeluang batal, untuk dinas pelayanan pajak daerah yang diusulkan ditambah, menyusul pelimpahan PBB dan BPHTB dari pusat ke daerah.

”Tapi ini, kan (PBB, red) baru diserahkan ke daerah, sudah diputus lagi. Yang jelas, APBD kita menjadi Rp 2 triliun, karena retribusi dan pajak. Disitu ada dari PBB. Lumayan besar,” katanya.

Meski demikian, Dahlan mengaku siap menjalankan keputusan pemerintah pusat. Walau baru sekitar dua tahun, pemerintah menyerahkan wewenang kepada pemerintah daerah memungut PBB.

”Kita selaku pemerintah daerah patuh dan tunduk. Kita tidak bisa melawan. Tapi kalau berapa potensi pendapatan hilang, kita belum tahu,” sambungnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Batam, Jefridin menyampaikan pada tahun 2013 realisasi pembayaran PBB-P2 Batam sekitar Rp 78 miliar. Itu diterima secara langsung, setelah ada pelimpahan kewenangan dari pusat ke daerah.

Sementara tahun 2014, target PAD dari PBB sekitar Rp 80 miliar. Hingga Oktober tahun lalu, Pemko Batam sudah menerima pendapatan dari sektor PBB sekitar Rp 78 miliar. ”Jadi sudah masuk juga BPHTB di dalam, setelah dilimpahkan pusat ke daerah,” jelasnya.

Beberapa hari lalu, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Ferry Mursyidan Baldan menyampaikan rencana menghapus PBB dan NJOP yang selama ini menjadi patokan harga tanah.

Politikus Nasdem itu menjelaskan wacana penghapusan PBB karena dinilai sudah membebani masyarakat yang selama ini kesulitan membayar pajak. ”Kami tidak ingin PBB menjadi alat usir alamiah bagi masyarakat,” katanya.

Menurut dia, dalam banyak kasus, PBB dinilai kerap membebani masyarakat terutama mereka yang berpenghasilan rendah, namun kebetulan tinggal di wilayah-wilayah strategis.

Salah satunya, Ferry mencontohkan, para pensiunan ataupun janda yang masih tinggal di kawasan-kawasan dengan nilai pajak yang tinggi harus pontang-panting memenuhi kewajiban membayar PBB. Padahal, dari sisi keuangan keluarga, pemasukan juga sudah terbatas.

Alasan lain, sambung Ferry adalah berkaitan dengan aspek filosofis bahwa Tuhan itu menciptakan tanah hanya sekali. Karena itu, tidak selayaknya pajak atas bumi ditarik tiap tahun. Ferry memandang, pajak terhadap bumi cukup dibayar sekali, yaitu saat masyarakat kali pertama membeli sebidang tanah. (ian)

Respon Anda?

komentar