Pasien Dari Golongan Miskin Ditanggung BPJS, Melahirkan Wajib Lapor ke Dinsos

648
Pesona Indonesia

BATAMKOTA (BP) – Pasien peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dari golongan miskin yang ditanggung pemerintah atau pasien integrasi dari Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) ke BPJS Kesehatan harus memperhatikan beberapa ketentuan sebelum menggunakan kartunya untuk berobat. Pasalnya, ada salah satu aturan yang menyatakan jika ibu hamil kemudian melahirkan di fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS seperti rumah sakit, maka BPJS hanya menanggung biaya untuk ibunya, tidak dengan bayinya.

”Tapi bayi dari pasien golongan miskin juga bisa ditanggung oleh BPJS, dengan catatan harus memiliki surat rekomendasi dari Dinsos (Dinas Sosial),” ujar Nor Arifin, Kepala Bidang (Kabid) Bantuan Jaminan Sosial Dinsos Kota Batam saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPRD Kota Batam, Selasa (3/2).

Surat rekomendasi itu, lanjut dia, berisi pernyataan dari Dinsos jika yang bersangkutan berasal dari keluarga miskin. Nantinya, rekomendasi itu sebagai syarat untuk mendaftarkan bayi tersebut ke BPJS Kesehatan agar biaya perawatannya bisa ditanggung oleh penyedia jaminan tersebut. Hanya saja, Nor menambahkan, ada batasan waktu meminta surat rekomendasi.

”Harus dilaporkan ke Dinsos paling lama tiga hari setelah kelahiran. Ini sesuai dengan peraturan dari BPJS sendiri,” katanya.

Namun, kebijakan tersebut belum disosialisasikan secara luas sehingga masyarakat dan pengguna layanan BPJS khususnya pasien miskin belum mengetahui teknisnya di lapangan.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam, Chandra Rizal mengatakan jumlah warga miskin di Batam yang diajukan untuk migrasi dari Jamkesda ke BPJS sebanyak 100.451 jiwa, tapi yang disetujui setelah melalui verifikasi BPJS sebanyak 44.873 jiwa. Sekitar 60 ribu jiwa tak dimasukkan lantaran terdata dobel, sudah masuk BPJS kepesertaan mandiri, ada yang PNS/TNI/Polri dan ada yang tak punya nomor induk kependudukan (NIK).

”Nanti sesuai perjanjian akan ada penambahan atau pengurangan, akan ada evaluasi setiap tiga bulan sekali,” ujar Chandra.
Pihaknya juga mengimbau masyarakat untuk mengecek ke kelurahan atau Puskesmas terdekat untuk memastikan nama yang bersangkutan sudah terdata at belum

Kartu BPJS itu nantinya akan dibagikan bulan Februari ini dan didistribusikan lewat Puskesmas. ”Kalau belum terima kartu tapi sakit, bisa melapor saja ke Puskesmas dengan menunjukkan identitas,” katanya.

Masyarakat yang akan menggunaan layanan kesehatan BPJS juga diwanti-wanti untuk mengunjungi fasilitas kesehatan tingkat pertama seperti Puskesmas sebelum meminta rujukan ke rumah sakit. (rna)

Respon Anda?

komentar