Masalah Hutan Lindung di Batam segera Selesai

391
Pesona Indonesia

 

ilustrasi
ilustrasi

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Nasional (Bapenas) Republik Indonesia Andrianov Chaniago, menegaskan bahwa masalah hutan lindung di Batam dan Kepri pada umumnya akan selesai dalam beberapa bulan ke depan. “Saya sudah bertemu dengan ibu menteri Kehutanan, dia sudah mengatakan bahwa masalah hutan di sini akan segera selesai. Tidak dalam hitungan tahun atau setengah tahun. Beberapa bulan lagi akan selesai. Ini akan mengakomodir kemauan warga,” katanya.

Chaniago mengaku bahwa masalah hutan dan tanah ini menjadi hal yang sangat pokok dalam pembangunan di Batam dan di Kepri. Ia mengatakan bahwa peranan Gubernur Kepri Muhammad Sani sangat luar biasa dalam mengurus hutan yang ada di Batam.

“Pak gubernur teruskan koordinasi dengan ibu menteri. Harus yakin ini akan selesai dalam waktu dekat,” tegasnya.

Dengan demikian, menurut Chaniago, pembangunan akan bisa terus berkembang dan tumbuh di Batam. Ia berharap masyarakat untuk terlalu cemas.Gubernur Kepulauan Riau Muhammad Sani juga berkomitmen untuk menyelesaikan masalah hutan lindung di daerah itu selesai sebelum masa jabatannya habis pada Agustus 2015. Ia mengaku senang mendengar keputusan dari Bapenas yang memberikan angin segar mengenai permasalahan hutan di Batam.

“Kita sudah dengar dari pak menteri, dalam waktu dekat ini akan selesai. Saya akan terus berkoordinasi dengan pusat menyelesaikan ini,” katanya.

Sebelumnya, Sani mengaku sudah bertemu dengan Menteri Kehutanan Siti Nurbaya untuk membicarakan kendala yang ditimbulkan akibat penetapan Surat Keputusan Menhut No.867 tahun 2014. Rencananya, Menteri Kehutanan akan kembali merevisi SK No. 867 tahun 2014 yang sebenarnya adalah revisi SK No.463 tahun 2013. Di mana dalam SK no 463 tersebut masih banyak usulan dari pemerintah yang tidak diakomodir. Banyak perkantoran, perumahan dan pusat bisnis yang masuk dalam kawasan hutan,

Setelah adanya revisi SK Menhut No.867 tahun 2014 kawsan DPCLS sudah diputihkan dan tidak masuk kawasan hutan. Tetapi ini bukan kebijakan menteri, karena persetujuan pembebasan kawasan DPCLS ini adalah kewenangan DPR RI. (ian)

Respon Anda?

komentar