KPPAD Kurang Dana, Perda Lingkungan Anak Terancam Mandul

260
Pesona Indonesia

BATAM (BP)– Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) Kepri mengingatkan Pemerintah Daerah dan stakeholder terkait akan terus meningkatnya kasus anak di Kepri. Bahkan bahaya booming kasus anak sudah di depan mata, bila tidak ada upaya pencegahan secara masif dari pihak terkait.

“Bila tidak ditangani dengan baik, maka laju kasus anak sulit diredam dan dikendalikan. Phak yang sangat kewalahan menghadapinya adalah aparat penegak hukum (APH), KPPAD Kepri dan lainnya yang berhubungan langsung dengan anak,” ujar Ketua KPPAD Kepri, Erry Sahrial, Jumat (6/2).

Hasil monitoring KPPAD Kepri terhadap penanganan kasus di APH, tahun ini lebih akan lebih banyak kasus anak dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Sayangnya Erry tak memiliki data perbandingan kasus tahun ini dan tahun sebelumnya.

Hanya saja menurut Erry, tiap hari ada kasus baru yang diadukan masyarakat ke KPPAD. Setiap kasus jumlah anak yang bermasalah bisa lebih dari satu anak.

Bahkan untuk anak yang terliat masalah hukum karena melakukan tindak pindana bisa mencapai lima orang lebih karena bersifat kelompok atau geng.

Misalnya kasus delapan anak iseng yang melempar mobil yang sedang melaju di jalan raya di Batuaji. KPPAD Kepri memperjungkan kedelapan anak tersebut keluar dari penjara agar bisa sekolah lagi.

Menurutnya, peningkatannya sangat terasa, sehingga tidak hanya membuat KPPAD Kepri kewalahan, namun juga dikeluhkan Kepolisian, Kejaksanaan dan Pengadilan.

Menurut Erry, jumlah penyidik anak, penuntut anak dan hakim anak sangat kurang untuk menangani perkara anak. Untuk menangani kasus anak saat ini terpaksa dibantu penyidik umum, demikian juga jaksa dan hakim.

Mau tidak mau, APH lanjut Erry harus menangani perkara anak, meskipun jumlah jaksa dan hakim terbatas.

“Tidak hanya mengeluh, tapi sampai ada hakim yang geram melihat terdakwa anak yang tindakannya meresahkan masayarakat,” ujarnya.

Diantara kasus anak yang dikeluhkan APH adalah kasus geng motor dan curanmor untuk pelaku anak, serta pencabulan untuk korba anak.

Dijelaskan Erry, berbagai upaya sudah dilakukan KPPAD Kepri untuk meredam kasus anak mulai dari upaya pencegahan dengan kegiatan sosialisasi ke berbagai sasaran, aspek penegakan hukum untuk pelaku dewsa dan diversi untuk Anak Berhadapan Hukum (ABH), hingga upaya rehabilitasi dengan merujuk kepada lembaga terkait.

“Namun berbagai upaya yang dilakukan tersebut belum bisa meredam lonjakan kasus anak mengingat banyak faktor pemicu kasus anak,” jelas Erry.

Selain mengeluhkan banyaknya kasus anak yang terjadi, KPPAD Kepri di sisi lain juga mengeluhkan minimnya anggaran hibah yang diperoleh KPPAD Kepri. Diajukan Rp3 Miliar, namun hanya direalisasikan Rp2 Miliar untuk setahun.

Padahal, ungkap Erry Anggaran hibah tersebut berguna untuk sosialisasi, pendampingan kasus di seluruh Kepri mulai dari pelaporan, pendampingan penyidikan, persidangan, hingga rehabilitasi dan reintegrasi. Termasuk juga kegiatan monitoring, evaluasi, penelaahan dan kajian permasalahan anak.

Dana hibah yang dikelola KPPAD Kepri selama ini dinilai Erry sangat minim dibandingkan jumlah kasus atau permasalahan anak yang terjadi di tengah masyarakat.

“Stakeholder terkait juga kurang perhatian kepada KPPAD Kepri. Padahal persoalan anak adalah tanggung jawab banyak pihak, mulai dari negera, pemerintah, orangtua dan masyarakat,’’ kata Erry.

Lebih jauh Erry memaparkan, Kepri yang sudah punya Perda No 7 Tahu 2010 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak terancam tidak implementatif bila KPPAD sebagai pengawal pelaksanaan perda itu tidak didukung anggaran yang responsif anak.

Tahun 2014 lalu, KPPAD Kepri melakukan upaya optimalisasi terhadap implementas Perda tersebut, namun Perda tersebut terancam mandul karena tidak adanya perhatian.

“Dewan dan Pemprov Kepri jangan hanya membuat Perda, namun setelah itu dibiarkan tanpa dievaluasi lagi pelaksanaannya,” paparnya.

Dewan dan Pemprov menurutnya harus ikut memikirkan bagaimana Perda tersebut implementatif dengan menyediakan anggaran. “Semestinya KPPAD Kepri didukung anggaran yang responsif anak mengingat satu-satunya Komisi independen di Kepri yang diback-up dengan Perda,” katanya.

Dalam mengawal Perda, misalnya dalam menjamin hak pendidikan anak di sekolah, KPPAD sering melakukan upaya advokasi terhadap pihak sekolah agar tidak ada siswa yang dikeluarkan dari sekolah. Hasilnya, banyak anak-anak yang bisa diperjuangkan hak pendidikannya dan tidak jadi dikeluarkan. (hgt)

Respon Anda?

komentar