Status Lahan di Rempang-Galang Ternyata masih Belum Jelas

592
Pesona Indonesia

batampos.co.id – Masalah pengelolaan lahan Rempang-Galang tidak bisa tuntas hanya dengan pencabutan status quo seperti yang disampaikan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo beberapa hari lalu. Masih ada hal penting bahkan lebih utama untuk diselesaikan oleh pemerintah pusat saat ini yakni pencabutan status hutan lindung seluas hampir 20 ribuan hektare tersebut.

 

ilustrasi
ilustrasi

“Status quo dicabut tapi status hutan lindung belum dicabut ya, belum bisa selesai juga karena hampir semua lahan di Rempang-Galang menjadi hutan lindung,’’ ujar Gubernur Kepri HM Sani menanggapi pernyataan Tjahjo Kumolo terkait rencana pencabutan status quo lahan Relang tersebut, Selasa (10/2) malam.

Menurut Sani, ada dua status di lahan Rempang-Galang yang harus diselesaikan agar lahan yang ada di kawasan tersebut dapat dimanfaatkan untuk pengembangan Kota Batam mengingat keterbatasan lahan yang ada saat ini.

“Ada dua status di lahan Rempang-Galang. Yang pertama status quo dan kedua status hutan lindung. Dua-duanya harus diselesaikan. Dan saya kira memang harus didudukkan yang pertama adalah status hutan lindungnya,” kata mantan Bupati Karimun ini.

Terkait pihak yang akan mengelolah Rempang-Galang setelah dua masalah di atas diselesaikan, Sani mengaku menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah pusat yang punya kewenangan.

Sebelumnya Wali Kota Batam Ahmad Dahlan minta agar Rempang-Galang dikelola bersama oleh Pemko Batam dan BP Batam.

“Itu kewenangan pemerintah pusat. Saya lebih konsen untuk bagaimana status hutan lindung diubah dulu,” ujar Sani.

Ahmad Dahlan enggan berkomentar banyak terkait hal ini. Tapi Dahlan mengklaim kewenangan pemberian hak pengelolaan lahan (HPL) saat ini menjadi kewenangan Badan Pertanahan Nasional (BPN).

“HPL itu hanya bisa diberikan oleh Badan Pertanahan Nasional untuk pencabutan status quo lahan Rempag Galang. Betul, dulu Mendagri memberikan HPL  dari pemerintah kepada Otorita Batam (BP Batam) karena waktu itu bidang pertanahan masih menjadi Dirjen (direktorat jenderal) di Kemendagri. Begitu menjadi badan tersendiri maka kemudian HPL akan menjadi kewenangan BPN jadi kepada pihak mana HPL itu diberikan tergantung BPN,” kata Dahlan.

Dahlan mengatakan, pertumbuhan Batam sebagai kawasan industri dan perdagangan semakin pesat, tidak saja kawasan industri, kawasan permukiman pun semakin menjamur. Akibatnya, semakin sulit mencari lahan di Batam untuk dijadikan tempat usaha sehingga pemerintah kota Batam menggeser arah pembangunan ke kawasan Kabil dan Nongsa serta Pulau Rempang dan Galang.

Pulau Rempang -Galang punya potensi besar menjadi daerah maju sayangnya status lahan yang masih hutan lindung menyebabkan daerah itu belum bisa dikelola. Padahal, sejak beberapa tahun lalu sudah banyak investor yang tertarik untuk mengembangkan pulau tersebut.

“Lahan yang bisa dikelola di Batam sudah sangat minim sehingga perlu perluasan pembangunan ke wilayah Pulau Rempang dan Galang, sayangnya sejak beberapa tahun lalu hingga saat ini belum ada kejelasan dari pemerintah pusat mengenai status lahan tersebut,” kata Dahlan.

Sementara itu, Kepala BP Batam Mustofa Widjaja berharap Mendagri Tjahjo Kumolo segera mencabut Keputusan Mendagri Nomor 29/2002 tentang Pengendalian Tataguna Lahan Rempang dan Galang yang menjadikan kawasan tersebut status quo hingga saat ini.

“Menteri kan menjanjikan (untuk dicabut, red). Batam memang membutuhkan lahan yang luas setelah Pulau Batam semakin padat,” ujar Mustofa.

Menurut Mustofa, jika status quo dicabut maka Batam akan memiliki lahan baru yang cukup luas untuk pengembangan kawasan industri yang menjadi sektor utama pengembangan Batam.

“Nantinya di sana (Rempang-Galang, red) akan digunakan untuk industri ringan berteknologi tinggi yang ramah lingkungan selain tentunya untuk sektor industri pariwisata,”katanya. (spt)

Respon Anda?

komentar