Wagub Kepri Minta Pemko & BP Jangan Rebutan

253
Pesona Indonesia

batampos.co.id – Pemko Batam dan BP Batam yang berebut Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Rempang-Galang mendapat tanggapan dari Wakil Gubernur Kepulauan Riau Soerya Respationo. Ia meminta agar BP Batam dan Pemko jangan berebut tetapi harus bekerja sama untuk memajukan dan mengelola Rempang-Galang.

 

ilustrasi
ilustrasi

“Saya minta sebagai pejabat di Pemko dan BP Batam tidak saling mengklaim. Itu tidak ada artinya. Intinya, bagaimana mencabut status quo lahan tersebut dan selanjutnya diperjuangkan agar bisa digunakan untuk pembangunan,” kata Soerya, kemarin.

Menurut Soerya, siapa pun yang mengelola Rempang-Galang tidak ada masalah. Yang paling penting adalah berguna untuk masyarakat Batam. Ia berharap semua pejabat di Provinsi Kepri untuk duduk bersama menyelesaikan masalah tersebut.

Saat ini pengembangan investasi memang arahnya ke Rempang-Galang tetapi ada beberapa langkah lagi yang harus ditempuh. Termasuk untuk berkoordinasi dengan beberapa kementerian. Ia mengaku siap untuk berkoordinasi dengan Menteri Kehutanan, Menteri Agraria/BPN dan Mendagri.

“Kemarin memang saya tahu, pak Mendagri bertemu dengan kepala BP Batam. Tapi kita juga harus berkoordiansi dengan Menhut dan Menteri Agraria,” katanya.

Sebelumnya, Pemko Batam tidak terima kalau HPL Rempang-Galang diberikan kepada Badan Pengusahaan (BP) Batam sepenuhnya. Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Suzaery, menegaskan bahwa Pemko dan BP Batam memiliki hak yang sama atas kepemilikan dan wewenang atas lahan yang masih status quo tersebut. Hal ini ia sampaikan setelah mendagri secara lisan mengatakan Rempang-Galang, HPL-nya ke BP Batam.

“Jangan BP Batam langsung mengatakan bahwa mereka yang memiliki hal atas lahan itu. Perlu diingat bahwa Pemko juga berhak atas wewenang lahan di sana. Jadi jangan membuat keresahan di masyarakat,” kata Suzaery.

Sebelumnya, Deputi Bidang Pengusahaan Sarana Usaha BP Batam Istono, mengatakan bahwa perdebatan HPL Rempang-Galang ini diklaim  oleh BP Batam dan Pemko Batam sudah semakin jelas. Dalam undang-undang yang berlaku pun, disebutkan bahwa HPL-nya memang untuk BP Batam. Di mana dalam PP no 46 tahun 2007 menegaskan bahwa HPL Otorita Batam beralih menjadi HPL BP Batam.

“Di sana juga di sana disahkan tata ruangnya juga bahwa wilayah tersebut masuk wilayah FTZ,” katanya.

Istono juga menambahkan bahwa karena wilayah tersebut masuk menjadi wilayah strategis nasional maka diatur dalam Perpres no 87 tahun 2011. Di sana disinggung bahwa HPL lahan yang masuk dalam perdagangan bebas itu menjadi kewenangan BP Batam.

Status  quo tersebut, menurut Istono, membuat pihaknya belum bisa mengelola. Padahal, daerah tersebut sangat strategis untuk pengembangan investasi. Banyak investor menanyakan legalitas lahan di sana. Ditambah SK Menhut no 463 tahun 2013, yang selanjutnya direvisi dalam SK Menhut no 867 tahun 2014. Di mana dalam SK tersebut kawasan tersebut masih masuk dalam kawasan hutan. (ian)

Respon Anda?

komentar