Pemko Batam nGaku tak Mengeluarkan Izin Pembangunan

140
Pesona Indonesia

batampos.co.id – Pemko Batam menyatakan keberadaan pedagang di buffer zone tersebut ilegal. Menurut Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pasar, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah (PMP-KUKM) Kota Batam, Febrialin, pihaknya tidak pernah mengeluarkan izin pembangunan kios tersebut terutama kios yang berada di sepanjang jalan di Jodoh.

“Itu tidak memiliki izin sama sekali. Sepengatahuan saya mereka hanya memiliki izin dari BP Batam,” ujar Febrialin, pekan lalu.

Ia menyayangkan aksi dan tindakan pembangunan secara serampangan di daerah Jodoh tersebut. Sebab saat ini kios-kios tersebut tidak memiliki izin mendirikan bangunan dari Badan Penanaman Modal (BPM) dan juga beberapa instansi terkait lainnya.

“Mereka tidak memiliki izin dari Dinas Tata Kota dan juga mengatongi izin dari pihak Dinas PMP KUKM,” katanya lagi.

Menurut Febrialin, setiap bangunan kios-kios harus memiliki kajian terlebih dahulu. Apakah banyak manfaatnya dari pada mudaratnya. Ia mengungkapkan kalau aspek kajian lingkungan masyarakat juga merupakan fokus perhatian yang penting.

“Tidak bisa mereka langsung ujug-ujug membangun kios di sana. Ada beberapa tahapan yang harus dilalui,” ujarnya

Ia mengungkapkan para pemilik hanya bermodal secarik kertas dari BP Batam untuk membangun kios-kios tersebut. Oleh sebab itu, untuk penataan kios-kios ilegal tersebut. Pihaknya akan berkoordinasi dengan beberapa instansi terkait.

“Senin (16/2) kami bakal rapat. Selain membahas hal itu juga akan membahas permasalahan PKL di Simpang Rujak yang telah mengganggu pengguna jalan. Karena tempat tersebut adalah jalur cepat dan dilalui oleh mobil-mobil ukuran besar. Apa akan direlokasi atau gimana, Senin nanti keputusannya,” jelasnya.

Dwi Djoko Wiwoho membenarkan pihaknya telah mengeluarkan izin pengolahan lahan, untuk penggunaan jasa. “Katanya untuk pembangunan kios-kios pasar. Yang mengajukan itu dari PT, namun lupa saya namanya. Namun kalau ternyata dari Pemko, pihak PT tersebut belum mengantongi izin IMB dan lain-lainnya. Silahkan saja ditindak, kami cuma mengeluarkan izin pengolahan lahan saja,” ujarnya. (hgt)

Respon Anda?

komentar