Pilwako Batam Bersamaan dengan Pilgub

330
Pesona Indonesia

batampos.co.id – Arwani Thomafi, anggota Panja Revisi UU Pilkada DPR, mengatakan gelombang pertama pemilihan kepala daerah (Pilkada) dilaksanakan Desember 2015 untuk yang akhir masa jabatan (AMJ) 2015 dan semester pertama tahun 2016.

ilustrasi
ilustrasi

“Sementara gelombang kedua dilaksanakan Februari 2017 untuk AMJ semester kedua tahun 2016 dan seluruh yang AMJ 2017. Dan gelombang ketiga dilaksanakan Juni 2018 untuk yang AMJ tahun 2018 dan AMJ 2019. Serentak Nasional dilaksanakan tahun 2027,” jelas Arwani, kemarin (15/2).

Jika berpatokan pada hasil revisi UU Pilkada, maka Pemilihan Wali Kota (Pilwako) Batam masuk pada gelombang pertama dan akan digelar bersamaan dengan Pilgub Kepri, karena masa jabatan Wali Kota Ahmad Dahlan akan berakhir 1 Maret 2016.

Menurut Arwani, keputusan lain yang sudah disepakati Panja yakni penguatan pendelegasian tugas kepada KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah. Selain itu disepakati juga bahwa syarat pendidikan Gubernur dan Bupati/ Wali Kota tetap yaitu berpendidikan paling rendah SLTA atau sederajat. Di mana usia gubernur paling rendah 30 tahun dan bupati/wali kota paling rendah 25 tahun.

Sementara tahapan uji publik yang dulu ada kini dihapus. Syarat dukungan penduduk untuk calon perseorangan dinaikkan. Disepakati juga bahwa pembiayaan pilkada dari APBD didukung APBN. Sedangkan yang menangani sengketa hasil pilkada adalah Mahkamah Konstitusi (MK).

“Dan mekanisme pencalonan adalah paket. Paket pasangan dipilih bersama. Yaitu 1 Kada dan 1 Wakil Kada. Seperti sebelum Perppu,” katanya.

Terkait belum adanya keputusan resmi soal revisi UU Pilkada, Ketua KPU Kepri Said Sirajuddin, mengatakan bahwa jadwal pelaksanaan Pilkada di Provinsi Kepri dan Batam belum pasti. Pihaknya masih menunggu surat dari pusat terkait jadwal Pilkada.

“Belum ada itu. Kita masih tetap menunggu keputusan pusat. Apakah Pilgub di akhir tahun ini atau di 2016 mendatang,” katanya.

Said mengatakan pernyataan anggota Panja Revisi UU Pilkada di sejumlah media massa belum bisa jadi acuan. Pasalnya pernyataan tersebut belumlah merupakan keputusan dari DPR tetapi hanya pernyataan pribadi.

“Bahkan belum dirapatkan sama sekali di tingkat DPR. Jadi itu bukan keputusan. Hanya anggota kok yang ngomong. Saya sudah baca kok beritanya di sejumlah media,” katanya.

Meski demikian, menurut Said kapan pun penyelenggaraan Pilkada, ia mengaku siap melaksanakan. Tetapi yang paling penting adalah anggaran tetap tersedia. Di mana saat ini anggaran yang tersedia sangat minim.

“Kalau kita siap kapan saja dilakukan Pilkada. Tetapi tetap anggaran harus tersedia. Kapan pun itu, anggaran yang ada akan tetap kita sesuaikan,” katanya.

Sebelumnya, Provinsi Kepri hanya menyiapkan dana untuk Pilkada sebesar Rp 80 miliar padahal perkiraan KPU, dana yang dibutuhkan harus mencapai Rp 121 miliar. Ia berharap Pemko bisa menyiapkan anggaran yang dibutuhkan tersebut.

Arwani Thomafi, Anggota Panja Revisi UU Pilkada DPR di sejumlah media massa  mengatakan Pilkada serentak mulai dirintis tahun 2015 ini dan dilaksanakan dalam tiga gelombang sampai dengan tahun 2018. Pilkada serentak secara nasional baru akan digelar mulai tahun 2027. (ian)

Respon Anda?

komentar