Tiap Tahun 4.500 Rumah di Kepri akan Diperbaiki

176
Pesona Indonesia

Tim Koordinasi Pengentasan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Kepulauan Riau menyiapkan anggaran sekitar Rp 200 miliar untuk mengurangi angka kemiskinan di 2015 ini. Sebagian besar dananya untuk merehabilitasi Rumah Tidak Layak Hini (RTLH). Di perkirakan tahun ini ada sekitar 4.500 unit rumah warga Kepri yang akan diperbaiki.

“Jadi setiap tahun itu sudah kita rencanakan bahwa 4.500 rumah akan kita perbaiki. Untuk satu rumah anggarannya sekitar Rp 18 juta hingga Rp 20 juta,” kata Wakil Gubernur Kepri sekaligus Ketua TKPK Provinsi Kepri, Soerya Respationo.

Soerya mengatakan, TKPK ini memang sudah bekerja mulai empat tahun lalu. Di mana jumlah rumah yang sudah  diperbaiki hingga tahun ini diperkirakan mencapai 23 ribu unit. dalam melakukan bedah rumah ini, Provinsi Kepri tetap bekerja sama dengan kabupaten/kota se-Kepri.

Dalam melakukan perbaikan rumah, tim TKPK selalu bertindak objektif. Di mana selalu diupayakan, orang yang memang rumahnya tidak layak yang mendapatkan program tersebut. Dalam tata letak, khusus yang ada di pinggir laut, mereka menata agar rumah yang diperbaiki menghadap laut.

“Biasanya, kalau ada rumah warga yang membelakangi laut, kita buat menghadap laut. Ini filosofinya ada. Kita berharap Kepri yang lebih dari 90 persen lautan harus dihargai, dihormati dan dibanggakan. Di mana laut dengan segala isinya merupakan kekuatan dan berkah buat semua,” katanya.

Untuk penerima rehab RTLH ini, Soerya mengatakan merata di seluruh kabupaten/kota se-Kepulauan Riau. Seharusnya, dilihat dari kondisi rumah yang ada, Batam seharusnya jauh lebih banyak yang menerima karena banyaknya rumh liar (Ruli) di Batam. Tetapi pemerintah tidak bisa menjalankan program ini untuk ruli karena memang terkendala status lahan.

“Kalau rumah liar itu, status lahannya tidak jelas. Kalau memang tanah itu miliknya, tidak apa-apa. Di hinterland juga sangat banyak kita bantu rehab RTLH ini,” kata Soerya.

Soerya mengatakan bahwa TKPK selalu berkoordinasi dengan semua kabupeten/ kota untuk pengentasan kemiskinan ini. Ada tiga pokok tujuan pembentukan TKPK di antaranya Pemenuhan hak-hak dasar warga  miskin dan tidak mampu, melakukan program rehab RTLH dan bantuan unit usaha untuk perempuan dan masyarakat tidak mampu.

“Kalau rapat TKPK ini, saya selalu upayakan untuk bergati-ganti di seluruh kabupaten/kota. Ini sengaja saya lakukan sekaligus untuk melihat langsung situasi dan kondisi warga sekitar. Jadi kalau saya ke satu daerah, saya pastikan saya harus bisa berkeliling melihat situasi dan kondisi yang ada,” katanya.

Selain rehab RTLH ini, program yang sudah berjalan dari TKPK adalah memberikan bantuan berupa beasiswa kepada siswa kurang mampu, melakukan penyuluhan dan bimbingan usaha kepada para wanita kurang mampu, memasang solar cell di rumah warga, dan kegiatan lain yang bersifat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Soerya berharap bagi warga yang saat ini belum mendapatkan salah satu program TKPK ini untuk bersabar.

Menurutnya, semua warga berhak untuk mendapatkannya. Di mana masih akan terus dilakukan pendataan.

“Sabar saja. Kita terus melakukannya secara bertahap. Kalau layak, kita akan terus berupaya agar semua masyarakat yang membutuhkannya dapat semua,” katanya. (ian)

Respon Anda?

komentar