Kasubdit Lahan BP Batam Diperiksa Polda

302
Pesona Indonesia

batampos.co.id – Direktur Reserse Kriminal Khusus (Direskrimsus) Polda Kepri, Kombes Syahardiantono, mengatakan penyelidikan alih fungsi lahan bisa berkembang ke dugaan adanya pemberian fee kepada pejabat terkait. Bila penyidik menemukan adanya permainan pelepasan fasilitas umum (fasum) atau buffer zone.

“Mungkin sayap penyelidikan bisa mengembang. Tergantung penyelidikan,” kata Syahardiantono Selasa (17/2).

Pihaknya kini sudah melakukan pemeriksaan saksi maupun pelapor. Terkait pejabat BP Batam yang diperiksa, perwira tiga mawar di pundaknya ini menyarankan untuk mengkonfirmasi kepada anggotanya. “Langsung ke Subditnya saja,” kata Syahardiantono.

Penanganan masalah lahan di Batam ditangani hampir seluruh subdit di Ditreskrimsus. Subdit IV, misalnya, mengaku sudah memeriksa Kepala Sub Direktorat Lahan Wilayah II BP Batam, Toni, Senin (16/2) lalu.

“Kami sudah melakukan klarifikasi seputar izin perumahan kepada Kasubdit Lahan BP Batam,” ujar Kasubdit IV Ditreskrimsus Polda Kepri, AKBP Yos Guntur. Namun, ia menolak merinci materi pemeriksaan. “Kalau sudah masuk materi, belum bisa kami berikan,” kata Yos Guntur.

Tarik Lahan

BP Batam menyatakan akan menarik kembali lahan-lahan di row jalan yang dimanfaatkan tidak pada tempatnya, termasuk pembangunan kios-kios liar untuk tujuan komersil. Pasalnya, BP Batam mengklaim tak pernah mengeluarkan izin pemanfaatan lahan untuk dibangun kios, melainkan hanya izin pemanfaatan sementara untuk tanaman hias.

“Kan ada surat perjanjiannya (izin pemanfaatan lahan untuk tanaman hias), kalau ingkar kita tarik lagi (lahannya) nanti,” ujar Direktur Humas dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) BP Batam, Dwi Djoko Wiwoho, kemarin.

Dwi Djoko menambahkan, prosedur yang akan ditempuh BP Batam sebelum menarik lahan yakni menyurati pemilik kios. Surat peringatan akan dikirim maksimal tiga kali sebelum ditindaklanjuti dengan penggusuran dan pengambil alihan lahan. “Nanti akan kita lihat izinnya yang diberikan bagaimana, kalau ternyata menyalahi akan disurati,” terangnya.

Hanya saja, kata dia, jika nanti terbukti melanggar aturan dan harus digusur maka teknis di lapangan masih menunggu koordinasi lintas sektor, termasuk dengan Pemerintah Kota (Pemko) Batam dan instansi terkait lain, termasuk aparat keamanan yang disebut Tim Terpadu yang dibentuk untuk menangani masalah penertiban di Kota Batam. “Kalau penggusuran, kita melalui Tim Terpadu, dan itu mulai jalan (menertibkan) kapan saya belum tahu,” kata Dwi Djoko.

Disinggung adanya laporan dari pemilik kios yang mengaku menyerahkan uang kepada pejabat atau oknum BP Batam ketika proses pengurusan pemanfaatan lahan, Dwi Djoko meminta yang bersangkutan membuktikan tuduhannya.

“Kalau memang bayar dan resmi pasti kan ada kwitansi dari BP Batam, apakah yang bersangkutan dapat bukti itu,” tanya Dwi Djoko.

Begitu pula ketika pembayaran tersebut diserahkan kepada oknum atau pejabat BP Batam, dia juga meminta pemilik kios menunjukkan bukti baik itu berupa kwitansi penyerahan atau bukti lainnya.

“Nah, kalau ada bukti laporkan ke saya,” tegasnya. (rna/hgt)

Respon Anda?

komentar