Wakil Wali Kota Batam: BP Batam Jangan Asal Alokasikan Lahan

252
Pesona Indonesia
Penggundulan-Hutan
ilustrasi

batampos.co.id – Pemko Batam akan berkoordinasi dengan Badan Pengusahaan (BP) Batam menyelesaikan permasalahan pembangunan di zona penyangga (buffer zone). Pemko minta BP Batam jangan asal menerbitkan izin penggunaan buffer zone. Tetapi harus selektif betul.

“Dalam pemberian izin kita berharap duduk bersama dengan BP Batam. Saya juga berharap BP Batam untuk selektif dan jangan asal mengalokasikan lahan,” kata Rudi SE, Wakil Wali Kota Batam.

Selain itu, Rudi juga berharap kepada pengusaha yang sudah mendapat izin dari BP Batam tak serta merta melakukan pembangunan, terutama bangunan permanen. Di mana sesuai ketentuan yang berlaku, tidak diperkenankan pembangunan permanen.

“Kita berharap masyarakat yang dapat surat dari BP, tidak serta-merta langsung membangun. Apalagi bangunannya permanen. Sehingga buffer zone sewaktu-waktu bisa digunakan,” katanya.

Rudi mengatakan, sejumlah masyarakat  Tiban Indah dan Tiban Lama, Kecamatan Sekupang mengeluhkan penggunaan buffer zone yang biasanya digunakan masyarakat sebagai fasilitas umum, dibangun menjadi tempat usaha kuliner angkringan.

Tumbur Sihaloho, anggota Komisi I DPRD Kota Batam juga meminta BP Batam untuk selektif dalam mengalokasikan  lahan. Terutama banyak kios yang dibangun dengan memotong pohon yang ada di daerah buffer zone.

Selain itu, Tumbur juga meminta Pemko Batam untuk tegas dalam penertiban, apalagi kios yang disewakan untuk memperkaya oknum tertentu. Meski demikian, Tumbur juga meminta agar Pemko mencari jalan keluar untuk para pedagang kecil.

“Jadi harus tetap dipikirkan bagaimana para pedagang kecil itu tetap bisa berjualan,” katanya.

Untuk penertiban buffer zone, Kepala Satpol PP Hendri mengatakan pihaknya akan melakukan penertiban. Tetapi akan tetap bertugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Proses penertiban jalan. Tetapi tetap sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk beberapa titik, sudah kita layangkan surat peringatan. Kalau sudah peringatan ketiga kios itu tidak dibongkar, kami yang bongkar,” katanya.

Direktur PTSP dan Humas BP Batam Dwi Djoko Wiwoho mengatakan dalam pengalokasian lahan di buffer zone itu hanya sistem sewa. Dan memang tidak diperbolehkan bangunan permanen.

“Masalahnya masyarakat menyalahgunakan lahan itu. Malah dibangun permanen dan disewakan kepada orang lain. Banyak pula bangunan permanen,” katanya.

Untuk penertiban, Djoko mengatakan akan berkoordinasi dengan semua pihak, termasuk Direktorat Pengamanan dan Pemko Batam. Ia juga berharap tidak ada bangunan permanen di lahan buffer zone. (ian)

Respon Anda?

komentar