Kontrak ATB Tak Diperpanjang, BP Batam akan Kelola Sendiri

558
Pesona Indonesia

batampos.co.id – Badan Pengusahaan (BP) Batam tidak akan memperpanjang kontrak dengan PT Adhya Tirta Batam (ATB) selaku pengelola air bersih di Batam. Kebijakan itu tidak lepas dari keputusan Mahkamah Konstitusi yang melarang swasta menguasai air. BP Batam berencana mengelola sendiri air bersih tersebut.

air“Kalau sudah MK yang ngomong, sudah pasti kita jalankan. Kita akan kelola sendiri. Dan ini memang sudah direncanakan sebelumnya,” kata Direktur Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Humas Badan Pengusahaan Batam, Dwi Djoko Wiwoho, di kantornya, Jumat (20/2).

Djoko mengatakan, kontrak dengan ATB baru akan berakhir 2020 mendatang, atau sekitar lima tahun kedepan.

Sebelum nantinya dikelola oleh BP Batam, terlebih dulu akan dilakukan penilaian aset saluran air dan sebagainya yang dibangun ATB. Di mana nantinya saluran tersebut akan menjadi milik pemerintah. Dan hal ini diatur dalam kontrak yang ditandatangani kedua belah pihak.

“Jadi pada kontrak itu juga disebutkan bahwa aset saluran air itu akan menjadi milik pemerintah. Kami tinggal melanjutkan saja,” katanya.

Diperkirakan akan ada waktu kurang lebih selama dua tahun untuk melakukan penghitungan aset. Terkait pegawai yang akan dipekerjakan BP Batam untuk mengelola air tersebut, Djoko enggan mengomentari.

“Kita lihat saja nanti bagaimana teknisnya. Yang Jelas, kami siap untuk mengelolanya,” katanya.

Corporate Communication Manager ATB, Enriqo Moreno, enggan berkomentar. Ia tidak mau berkomentar terkait hal tersebut.

”Saya no comment kalau masalah itu. Lagian masih lama,” ujar Enriqo.

Tidak diperkenankannya pihak swasta untuk mengelola air setelah MK membatalkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya air. Menurut, Ketua MK Arief Hidayat, Undang-Undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.

Menurut Arief, isi dari semua Undang-Undang No 7 Tahun 2004 tidak memiliki kekuatan hukum tetap, sehingga secara otomatis tidak berlaku. Dan MK juga mengatakan bahwa Undang-Undang No 11 Tahun 1974 tentang pengairan diberlakukan kembali. (ian/bpos)

Respon Anda?

komentar