Sejarah Kehadiran ATB di Batam

999
Pesona Indonesia

batampos.co.id – Sejak awal Pulau Batam ditetapkan sebagai kawasan industri di bawah kendali Otorita Batam pada 1971 sampai pertengahan 1990-an, pasokan air terbilang minim. Otorita Batam yang mengelola pengairan hanya bisa menghasilkan sekitar 500 liter per detik. Padahal kapasitas air baku mencapai 850 liter per detik.

foto: cecep mulyana / batampos
foto: cecep mulyana / batampos

Tak cuma jumlah yang minim. Menurut Abdul Hakim Pasaribu, dalam tinjauan pustaka tesisnya, kualitas produknya pun tak memadai.

“Kualitasnya buruk sehingga belum dapat memenuhi kebutuhan air bersih khususnya untuk kepentingan industri dan jasa,” tulis Hakim.

Parahnya, warga Pulau Batam tidak bisa menggali sumur seperti yang banyak dilakukan warga di pulau-pulau utama. Sebabnya, air tanah di Pulau Batam tergolong dangkal dan kadar keasamannya (pH) berkisar antara 5-6,8. Agar bisa diminum, kadar keasaman air harus dinetralisir.

Padahal, Batam disiapkan secara khusus sebagai kawasan industri untuk saling berhadapan dengan Singapura. Kondisi ini membuat gusar Ketua Otorita Batam saat itu BJ Habibie. Menteri Negara Riset dan Teknologi saat itu lalu berinisiatif melakukan pengelolaan air bersih dengan pihak swasta.

Otorita Batam kemudian melakukan studi kelayakan pengelolaan air di Pulau Batam. Lewat negosiasi yang panjang, Otorita menunjuk konsorsium PT Adhya Tirta Batam sebagai pengelola air. Konsorsium itu terdiri dari perusahaan Biwater International, PT Bangun Cipta Kontraktor, dan PT Syabata Cemerlang. Dalam konsorsium itu, Biwater dan Bangun Cipta masing-masing memiliki 45 persen saham, dan Syabata memiliki 10 persen saham.

Kendali rezim Orde Baru memang membantu praktek penunjukan langsung pengelolaan air di Batam. Hal ini serupa dengan penunjukan langsung pengelola air minum di DKI Jakarta.

“Dulu tidak ada perusahaan yang mau, maka Pak Habibie memerintahkan konsorsium yang ada itu,” kata Dwi Djoko Wiwoho, seperti dikutip http://majalah.batampos.co.id.

Kepala Bidang Pengelolaan Air BP Batam, Tutu Witular, mengatakan saat itu OB membutuhkan pengelola profesional karena keterbatasan kemampuan OB. “Saat itu ada BCK, Biwater, dan Syabata yang ditunjuk. Belum ada aturan lelang,” terang Tutu.

Akhirnya pada 17 April 1995, perjanjian konsesi antara Otorita Batam dengan konsorsium Biwater Internasional, PT Bangun Cipta Kontraktor, dan PT Syabata Cemerlang diteken. Ketiga perusahaan itu kemudian membentuk perusahaan pengelola dan penyedia air bersih PT Adhya Tirta Batam pada 3 Agustus 1995. Konsorsium itu menggelontorkan dana Rp 5,590 miliar yang menjadi modal ATB sebagai pengelola tunggal air minum di Batam.

Perjanjian konsesi berlangsung selama 25 tahun yang berakhir pada 17 April 2020. Dalam perjanjian itu, ATB antara lain wajib memenuhi kebutuhan air bersih konsumen, menyediakan pendanaan untuk menjalankan pelayanan, membangun instalasi pengelolaan air bersih dan menyalurkannya sesuai standar organisasi kesehatan dunia (WHO). Selain kewajiban, ATB berhak antara lain memungut tarif pada konsumen, mendapat hak eksklusif lahan yang bebas dari tanggungan selama masa konsesi dan berhak mengajukan peninjauan tahunan atas tarif.

Dalam perjanjian itu, Otorita Batam berhak antara lain mendapatkan pembayaran atas air baku yang digunakan ATB dan mendapatkan royalti sebesar 15 persen dari total deviden yang dibayarkan pada pemegang saham. Dalam perjanjian konsesi itu juga, meski posisi ATB sebagai perusahaan yang memiliki hak monopoli pengelolaan air di Batam, perusahaan itu dituntut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan air bersih.

Menurut Enriqo Moreno, ATB saat ini memproduksi hingga 3.475 meter kubik per detik dan melayani hingga sekitar 211 ribu pelanggan.

Tutu mengungkapkan, salah satu fungsi pengelolaan air oleh swasta adalah supaya investor tertarik menanamkan modalnya ke Pulau Batam. Untuk itu, ATB harus menghasilkan produk yang kompetitif dengan Singapura. “Dari segi harga industri, kita bisa bersaing dengan Singapura. Kalau sekarang kita sekitar Rp10.500 per meter kubik, di Singapura sekarang 2 sampai 3 dolar,” kata dia.

Dinamika terjadi dalam kepemilikan saham ATB. Tahun 2001 lalu PT Syabata Cemerlang melepas 10 persen kepemilikan sahamnya, masing-masing lima persen pada Biwater dan Bangun Cipta Kontraktor. Biwater pun mengalami transformasi setelah diakuisisi Cascal dari Inggris. Tahun 2010, Cascal pun diakuisisi perusahaan asal Singapura Sembcorp.

Meski terjadi perubahan dalam tubuh konsorsium ATB, Abdul Hakim Pasaribu mencatat, sejak mengucurkan modal awal di tahun 1995, pemegang saham tidak lagi mengucurkan dana investasi.

Menurut data KPPU yang diperoleh dari Auditor Independen Haryanto Sahari dan Rekan, selama periode 1999-2007 ATB membayar deviden sebesar Rp 109, 185 miliar.

Kini, kontrak ATB segera berakhir.

(eks/bpos)

Respon Anda?

komentar