BP-Pemko Batam Tarik Ulur, Masalah Lahan Tak Akan Selesai

375
Pesona Indonesia

batampos.co.id – Anggota Komisi VI DPR, Nyat Kadir menilai tarik ulur kebijakan Badan Pengusahaan (BP) Batam dengan Pemerintah Kota (Pemko) Batam yang telah berlangsung sejak belasan tahun tak akan selesai. Pasalnya, kedua institusi ini memiliki landasan peraturan hukum sendiri dan bahkan mengklaim masing-masing juga memiliki basis dukungan dari beberapa kementerian di pusat.

Nyat Kadir Foto: Cecep Mulyana/Batam Pos
Nyat Kadir
Foto: Cecep Mulyana/Batam Pos

”Pola ini kelihatannya masih ada, diperlukan Presiden kedelapan (Joko Widodo adalah Presiden ketujuh) untuk menertibkan kalau modelnya masih seperti ini,” sindir Nyat Kadir ketika bertandang ke kantor redaksi Batam Pos, di Graha Pena Batam, Batamcenter, Selasa (24/2).

Menurut Nyat, kewenangan yang dimiliki BP seperti pengelolaan lahan di Batam, di satu sisi juga memberi celah adanya kongkalikong dan upaya mengeruk untung lantaran minimnya pengawasan. Di sisi lain, keberadaan BP Batam masih dibutuhkan karena pemerintah daerah dinilai belum mampu untuk mengelola sendiri kawasan industri dan perdagangan bebas.

”Maka itu, saya setuju dengan usul agar BP dan Pemko Batam itu disatukan sebagai win-win solution untuk mengelola bersama Batam ini,” ujar anggota DPR dari daerah pemilihan (dapil) Kepri tersebut.

Mantan Wali Kota Batam itu, mengklaim konflik kepentingan antara BP dan Pemko Batam sempat meruncing saat era kepemimpinanya. Sedangkan saat ini, kata dia, meski konflik itu ada namun intensitasnya menurun.

”Kalau sekarang ini mungkin 20 persen, zaman saya dulu sampai 50 persen,” ungkap politisi NasDem itu dihadapan Pemimpin Redaksi Batam Pos, Muhammad Iqbal dan Wakil GM Bidang Keredaksian, M Riza Fahlevi, kemarin.

Menurut Nyat, ada jalan tengah yang bisa ditempuh agar kedua belah pihak ini tak lagi berkonflik dalam hal kebijakan. Antara lain dengan penyederhanaan, yakni menyatukan dua lembaga dalam satu payung.

”Kita bisa tiru Tiongkok, Batam sebagai daerah khusus ini akan dipimpin oleh Wali Kota sedangkan wakilnya ex officio dari BP Batam,” katanya lagi. (rna)

Respon Anda?

komentar