Polisi Tangkap Kapal Milik Singapura

450
Pesona Indonesia
Dit Polair Polda Kepri menangkap kapal Singapura ASL Glory yang membawa crane bass, Senin (9/3). (Johannes Saragih/Batam Pos)
Dit Polair Polda Kepri menangkap kapal Singapura ASL Glory yang membawa crane bass, Senin (9/3). (Johannes Saragih/Batam Pos)

batampos.co.id – Polisi Perairan Polda Kepri menangkap kapal milik Singapura.

’’Kami menangkap kapal milik Singapura itu karena tidak dilengkapi dokumen surat persetujuan berlayar dari syahbandar,’’ kata Direktur Direktorat Polisi Perairan Polda Kepri Kombes Pol Hero Hendrianto Senin (9/3).

Dia menjelaskan, kronologi penangkapan bermula dari Sea Rider KP Bisma Polair Polda Kepri yang berpatroli di perairan Sekupang. Petugas polair yang berada di kapal melihat aktivitas yang mencurigakan. Kapal Tug Boat ASL menggandeng sebuah kapal tongkang.

Petugas, papar Hero, meminta nakhoda memberhentikan kapal tersebut. Setelah itu, petugas polair menggeledah keseluruhan kapal dan tidak menemukan hal-hal yang mencurigakan.

Nakhoda kapal tidak dapat memperlihatkan surat dan dokumen pelayaran. Menurut Hero, petugas juga menangkap kapal dan nakhoda.

Setelah mengetahui kapal tersebut tidak memiliki surat-surat lengkap, petugas polair segera mengawal kapal itu menuju Direktorat Polisi Perairan Polda Kepri di Sekupang. Tujuannya, dilaksanakan pemeriksaan lanjutan.

’’Jadi, saat kapal asal Singapura itu masuk Indonesia, kemungkinan juga tanpa ada surat-surat persetujuan dari instansi di Indonesia,’’ kata Hero.

Dari operasi tersebut, petugas menangkap satu orang, yakni Charmman Rickletell, 45, nakhoda kapal. Chramman sudah ditetapkan sebagai tersangka.

’’Dia orang Indonesia kelahiran Manado,’’ ujarnya.

Penyidik Polair Polda Kepri menganggap nakhoda kapal itu terbukti bersalah karena membawa kapal tanpa dilengkapi dokumen dan surat lengkap. Berkas tersangka, ujar Hero, sudah lengkap dan segera disidangkan.

’’Kapal tersebut melakukan tindak pidana pelayaran,’’ ucapnya.

Chramman dijerat pasal 219 ayat 1 jo pasal 323 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Isinya, nakhoda yang berlayar tanpa memiliki surat persetujuan berlayar yang dikeluarkan syahbandar sebagaimana dimaksud dalam pasal 219 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp 600 juta. (cr3/bpos)

Respon Anda?

komentar