Batam Butuh 24 Ribu Rumah Baru Setiap Tahun, tapi Pengembang Sulit Membangun sebab …

453
Pesona Indonesia
ilustrasi
ilustrasi

batampos.co.id – Ketua DPD Real Estate Indonesia (REI) Batam, Djaja Roeslim, menyebut Batam butuh 24 ribu rumah baru setiap tahunnya. Ini jika dilihat dari estimasi pertumbuhan penduduk yang mencapai 96 ribu per tahunnya.

Namun faktanya, saat ini para pengembang di Batam hanya mampu menyediakan dan menjual sekitar 8 ribu rumah baru per tahun. Djaja menduga, 12 ribu kekurangannya dibangun sendiri oleh warga berupa rumah-rumah liar (ruli).

“Sisanya kemana kalau tidak bangun ruli,” kata Djaja, Kamis (27/8).

Ia menyebut, pertumbuhan ruli paling signifikan berada di seputaran kawasan industri, dekat dengan kawasan bisnis, dan sentra perdagangan yang ramai. Bahkan, kebanyakan pembangunan ruli kian mendekati pusat kota dan pusat pemerintahan seperti Batamcenter. Tak hanya itu, kawasan di seputaran Nagoya, Batuampar, Mukakuning, Batuaji, Tanjunguncang dan kawasan bisnis maupun industri lainnya juga tak luput dari serbuan bangunan liar.

“Mereka pilih di sana karena lokasi kerjanya dekat, ke pasar atau tempat jualannya dekat,” ucapnya.

Celakanya, kata Djaja, pembangunan ruli tersebut kerap menyerobot lahan yang sudah dialokasikan kepada para pengusaha, khususnya para pengembang properti dan perumahan. Sehingga para pengembang tak bisa melakukan pembangunan pemukiman untuk memenuhi kebutuhan warga.

Namun, sejauh ini pihak REI mengaku tak memiliki data konkret tentang berapa jumlah lahan yang diserobot oleh pemilik ruli tersebut.

Meski begitu, ia pernah menyebut ribuan hektare lahan telah jadi area keroyokan oleh pembangun ruli di seantero Batam.

Karena itu, Djaja meminta pemerintah baik BP Batam maupun Pemerintah Kota (Pemko) Batam agar mau duduk bersama menyelesaikan persoalan ruli tersebut.

“Selaku regulator, pemerintah harus mendorong agar tak ada pendirian ruli baru, dan penghuni ruli lama bisa dipindah ke rusun (rumah susun),” katanya.

Alternatif lain, kata Djaja, dengan mendorong warga penghuni ruli yang ia perkirakan berasal dari kalangan pekerja informil itu untuk membeli rumah sederhana tapak (RST) yang dijual dengan harga murah. Djaja mengatakan, pengembang turut membangun sekitar 5 ribu RST setiap tahun. Rumah itu disubsidi dan ada keringana dari pemerintah seperti bunga 5 persen, uang muka 5 persen dan harga yang tidak boleh lebih dari Rp 116 juta.

“Kami perkirakan kalangan menengah ke bawah mampu membeli rumah itu,” kata dia.

Djaja melanjutkan, jika setelah itu masih ada oknum masyarakat yang mendirikan ruli, maka pemerintah dan penegak hukum diminta bertindak tegas. Apabila ada warga yang nekat menyerobot lahan milik pengusaha untuk dibangun ruli, maka yang bersangkutan bisa langsung ditindak secara hukum.

“Tangkap, karena sebenarnya itu bisa dipidanakan karena dianggap sudah masuk kategori penyerobotan lahan,” katanya.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kepri, Cahya, juga mengeluhkan kondisi ini. Selain mengganggu tata kota, bangunan liar ini kerap menyerobot lahan yang sudah dialokasikan BP Batam bagi pengusaha atau pengembang di Batam. Parahnya, meski sudah diadukan ke instansi terkait maupun aparat penegak hukum, tak ada langkah hukum yang diambil untuk menindak pihak-pihak tak bertanggung jawab tersebut.

“Kelompok ini memaksa dengan ancaman,” kata Cahya.

Ia mengatakan, penyerobot lahan itu tetap nekat dan berupaya untuk membangun rumah liar di lahan-lahan yang dimiliki pengusaha meski telah dilarang. Aksi menyerobot lahan itu sebagian diketahui oleh pemiliknya, namun sebagian lagi tidak.

Kalangan pengusaha, kata Cahya, mengaku makin geram lantaran sudah melaporkan hal tersebut ke instansi-instansi terkait dan aparat keamanan. Namun, respon yang didapat malah di luar harapan.

“Tapi tak ada satupun instansi yang bergerak, ini sungguh meresahkan. Dimana hukum kita?” ujar Cahya menirukan keresahan pelaku usaha.

Menurut Cahya, pengusaha makin heran dengan dibiarkannya aksi perampasan lahan secara paksa tersebut. Ia menilai, lemahnya aturan hukum di Batam akan jadi stigma negatif bagi upaya menarik lebih banyak investor. terlebih, investor asing. Karena itu, pihaknya meminta agar aparat segera mencegah perampasan di depan umum tersebut.

“Ini sama saja, polisi melihat ada perampokan tapi dibiarkan begitu saja,” katanya.

Pembangunan rumah liar (ruli) di Batam memang makin merajalela. Bahkan warga nekat menebang hutan di kawasan hutan lindung untuk mendirikan hunian ilegal tersebut.

Seperti yang terlihat di kawasan hutan lindung di sekitar Dam Mukakuning. Warga seolah berlomba membangun rumah liar di sana. Menurut warga, lokasi tersebut dipilih karena memang tersedia banyak lahan kosong, dan mereka yakin tidak akan digusur oleh pemerintah.

“Kalaupun digusur paling 20 tahun lagi,” kata Lature, warga di ruli Dam Mukakuning.

Menurut Lature, siapa pun berhak untuk membuat rumah di sana. Mengingat tanah tersebut bukan hak milik, tetapi tanah pemerintah. Ditanya mengenai pelanggaran membalak hutan lindung, ia tidak memperdulikannya.

“Di sini bisa bermukim, kami juga tidak tahu mau di mana lagi,” katanya.

Sebagian besar rumah liar di sana ukurannya tidak terlalu besar, hanya sekitar 3 x 4 meter. Hampir semuanya bangunan semi permanen. Dinding pakai bata setinggi 1 hingga 1,5 meter. Sementara atap menggunakan seng dan fondasi disemen.

Warga yang sudah lama tinggal di sana juga mengaku kecewa karena banyaknya warga yang membuka pemukiman baru di hutan tersebut. “Itu sudah banyak di puncak bukit. Kalau longsor, kami yang di bawah ini yang jadi korban,” kata Ratna, warga lainnya.

Ratna berharap tidak ada lagi penambahan ruli di bukit di kawasan hutan lindung tersebut. Selain karena pemandangan jelek dan mengancam dam di sekitarnya, ia takut nantinya akan berimbas ke semua warga di sana.

“Takutnya gara-gara yang baru ini, kami yang lama-lama juga jadi ikut digusur,” katanya.

Firdaus, Ketua RT 2 /RW 8 Kelurahan Mukakuning mengaku kesal dengan banyaknya pendatang ke hutan lindung tersebut untuk membangun rumah liar.

“Kalau ada longsor siapa yang bertanggungjawab. Sudah banyak kejadian longsor karena pembalakan,” katanya.

Kata Firdaus, saat ini sudah ada sekitar 160 kepala keluarga di lokasi tersebut. Berulang kali ia mengimbau kepada warga untuk tidak membangun ruli di hutan lindung dan bukit, tetapi tidak diindahkan.

“Saya punya kekuatan apa untuk melarang. Saya hanya bisa mengimbau saja,” katanya. (rna/rng/cr13/ian/hgt/bpos)

Respon Anda?

komentar