Kios Liar di Batam Tak Berkurang, Malah Bertambah

406
Pesona Indonesia
kios Liar di Bukit Kemuning  foto: dalil harahap / batampos
Kios Liar di Bukit Kemuning, Tanjung Piayu.
foto: dalil harahap / batampos

batampos.co.id – Pembangunan kios liar di area penyangga (buffer zone) di Batam juga kian marak. Lemahnya pengawasan dan penindakan dari pemerintah membuat para pengembang kios liar makin berani mendirikan bangunan di kawasan terlarang itu.

Seperti yang terlihat di sepanjang ruas jalan Tiban BTN hingga Tiban Mentarau, Sekupang. Puluhan kios dengan berbagai ukuran berdiri di sepanjang jalan itu. Sebagian kios bahkan sudah ada penyewanya dan sudah dimanfaatkan untuk tempat usaha.

Seorang penyewa kios ilegal tersebut, Iksan, mengaku membayar sewa Rp 600 ribu per bulan.

“Ini baru harga sewanya, belum termasuk biaya air dan listrik,” sebutnya, kemarin (27/8).

Berbeda dengan Iksan, Syamsuardi mengaku membeli kios di kawasan tersebut dengan harga Rp 25 juta. Meskipun tidak memiliki surat-surat yang resmi, ia nekat membeli lantaran lokasinya yang strategis.

“Dari pada sewa mending beli,” ucapnya.

Di tempat berbeda, Sekcam Sekupang, Arman beberapa waktu lalu juga membenarkan keberadaan kios liar di Tiban Mentarau tersebut. “Ada juga di daerah Tanjung Riau. Mereka manfaatkan row jalan,” ungkapnya.

Di kawasan Batam Center, pembangunan kios liar juga terus berlanjut. Seperti yang terlihat di Simpang Sincom, Batam Center. Saat ini sudah berdiri belasan kios setengah jadi. Padahal, kawasan tersebut merupakan jalur pipa gas bertekanan tinggi milik PT PGN. Namun peringatan PT PGN melalui papan yang dipasang di sepanjang jalan tersebut tak digubris.

Di wilayah Kecamatan Seibeduk, pembangunan kios liar juga kian marak. Di antaranya di samping Perumnas atau di depan Rusunawa Bumi Tanjungpiayu. Di kawasan ini terdapat sekitar 160 kios liar dengan ukuran 2,5 x 6 meter, kios permanen di titik tersebut rata-rata beratapkan spandek dan dijadikan layaknya tempat tinggal.

Salah satu penyewa kios yang enggan disebutkan namanya mengatakan dia mengetahui suatu saat kios yang disewanya di titik tersebut akan digusur.

“Nantikan pasti ada pemberitahuan. Kami dengar setelah lebaran, tapi saat ini belum juga,” ujarnya.

Sementara kios liar di kawasan Bukit Kemuning, tepatnya di depan Perumahan Bukit Kemuning Blok F, terlihat sepi.  Dari sekitar 60 kios yang ada, hanya 20 kios yang telah disewa.

Sementara 30 unit kios di depan Perumahan Rhabayu Asri, Kelurahan Tanjungpiayu masih belum terisi sama sekali.

Direktur Humas dan Promosi BP Batam, Purnomo Andiantono, mengatakan pihaknya akan menertibkan perumahan tersebut. Ia mengakui bahwa memang jarak rumah liar tersebut dengan dam Mukakuning tidak terlalu jauh.

“Kami akan cek ke sana dan akan melakukan penertiban,” katanya.

Andi membantah jika BP Batam melakukan pembiaran terhadap pembangunan ruli di sekitar dam dan kawasan hutan lindung Mukakuning. Meski memang menurutnya, di daerah tersebut hingga saat ini belum dilakukan penertiban.

“Tetapi saya yakin sudah ada peringatan dari kami untuk warga di sana. Kami akan berkoordinasi dan merapatkan ini dengan berbagai pihak,” katanyaa.

Sementara itu, Kepala Satuan Pol PP, Hendri, mengaku sudah melayangkan di surat peringatan (SP) 2 kepada pemilik kios-kios liar yang tersebar di beberapa wilayan di Batam. Jika peringatan tersebut tetap tidak diindahkan akan ada SP 3 disusul dengan penindakan.

“Kami akan tindak bersama tim terpadu seperti polisi dan brimob,” ungkapnya.

Bertambahnya jumlah bangunan liar, baik itu rumah liar (ruli) maupun kios liar disinyalir lantaran lemahnya pengawasan dan penegakan hukum di Batam. Tak heran, bangunan liar itu kini menjamur bak cendawan di musim hujan.

Sementara Anggota Komisi I DPRD Kota Batam, Tumbur P Sihaloho, menyoroti sikap pemerintah yang tak tegas terhadap pedagang kaki lima (PKL) yang tumbuh liar di sejumlah titik. Padahal, kata Tumbur, sebelumnya pemerintah berjanji akan menertibkannya. “Sekarang apalagi alasannya. Ngomong kaya main-main,” tegas Tumbur saat ditemui di ruangannya, Kamis (27/8).

Menurut Tumbur,  dalam rapat tim terpadu harusnya ditegaskan jadwal penertiban yang pasti. Serta solusi bagi masyarakat yang menggantungkan hidupnya di kios PKL.  “Kalau mau digusur kapan digusurnya. Kalau tak digusur jangan digantung, ada kepastian masyarakat,” beber pria berkacamata ini.

Tumbur meminta tim terpadu cepat memutuskan, jangan hanya sekedar rapat tanpa ada hasil. Karena makin lama dilakukan penundaan, makin banyak PKL yang harus ditertiban. “Kios baru terus bermunculan di badan jalan maupun bufferzone,” ungkapnya.

Anggota Komisi I DPRD Lainnya, Lik Khai, menyebutkan tidak ada masalah yang tak bisa diselsaikan, termasuk PKL. “Asal jangan tebang pilih dan menjadi beking,” beber politisi Nasional Demokrat (Nasdem) ini.(bpos)

Respon Anda?

komentar