Ini Dia Tahapan Penanganan Kasus dan Hak Anak

690

batampos.co.id – Setiap laporan atau pengaduan yang masuk ke KPPAD Kepri selalu ditindaklanjuti. Bahkan didampingi bila kasus tersebut perlu pendampingan hingga kasus tersebut selesai. Penanganan pengaduan yang masuk dibagi dalam tiga bentuk, yakni sistem rujukan, mediasi,  pendampingan dan rekomendasi. Berikut uraiannya:

a. Sistem Rujukan
Penanganan dengan sistem rujukan umumnya diterapkan bagi kasus atau pengaduan menyangkut pemenuhan hak-hak anak. Rujukan ditujukan kepada SKPD atau lembaga yang menjadi penyelanggara pemenuhan dari hak anak yang dilaporkan. Misalnya bila ada anak yang tidak atau belum mendapatkan layanan kesehatan, maka KPPAD merujuk kepada dinas kesehatan, bila ada anak yang tidak sekolah, maka KPPAD merujuk penanganan kasusnya kepada dinas pendidikan, hak pengasuhan dan adopsi kepada dinas sosial, pengadilan agama atau pengadilan negeri, begitu seterusnya.

Penanganan kasus pemenuhan hak anak menyangkut hak pendidikan dan hak kesehatan bisa diselesaikan dengan cepat. Anak yang menjadi korban bisa dengan cepat mendapatkan hak-haknya oleh SKPD penyelenggara hak anak. Yang membutuhkan waktu yang lama dan proses yang panjang dalam penangananannya adalah menyangkut hak asuh, baik dalam hal perebutan hak asuh anak karena orangtua bercerai maupun dalam hal adopsi atau pengangkatan anak. Waktu yang dibutuhkan bisa berbulan-bulan, bahkan hitungan tahun.

Setelah rujukan diberikan kepada SKPD dan instansi terkait, KPPAD sebagai lembaga pengawasan terus mengawasi pelaksanaan dari rujukan yang diberikan hingga anak benar mendapatkan hak-hak yang dituntutnya dari pemerintah atau negara.

b. Mediasi
Mediasi merupakan salah satu bentuk penanganan yang banyak diterapkan dalam menyelesaikan perkara anak. Bentuk penanganan dengan cara mediasi ditujukan kepada kasus-kasus anak yang menyangkut tindak pidana yang dilakukan oleh anak, kasus kekerasan pada anak yang dilakukan orang-orang yang dekat dengan anak seperti orangtua, guru, teman dan lainnya, dimana bentuk kekerasannya masih bisa ditolerir dan dampaknya tidak besar bagi korban. Mediasi bisa juga dilakukan dalam beberapa kasus anak atau konflik lain yang bisa diselesaikan secara kekeluargaan.

Mediasi dilakukan antara anak sebagai korban dengan pihak lain sebagai pelaku, baik pelaku anak maupun orang dewasa, tetap berpijak kepada kepentingan terbaik bagi anak dan prinsip-prinsip perlindungan anak. Mediasi yang dilakukan tidak boleh merugikan anak dan terlanggarnya hak-hak anak.

Mendiasi yang banyak dilakukan antara lain untuk kasus hak asuh dan kasus ABH atau anak yang melakukan tindak pidana seperti pencurian, pencabulan, perkelahian, bullying di sekolah, dan kekerasan lainnya.

Mediasi hak asuh dilakukan antara kedua orangtua (ayah-ibu) yang sedang berkonflik baik yang belum perceraian maupun sudah terjadi perceraian sehingga anak tetap mendapatkan hak-haknya dan berada dalam pengasuhan yang layak dan benar. Mediasi ini menekankan pada rasa tanggungjawab masing-masing orangtua dalam mengasuh dan membesarkan anaknya sehigga anaknya tidak menjadi anak terlantar.

Sedangkan mediasi dalam kasus tindak pidana yang dilakukan anak sehingga anak berstatus ABH dilakukan untuk menghindari anak dilakukan penahanan yang lama di dalam penjara. Mediasi dilakukan antara ABH dan keluarganya dengan pihak korban (korban pencurian, pencabulan, dan kekerasan lainnya) sehingga ada kesepakatan damai untuk tidak melanjutkan proses hukum dari kasus pidana tersebut.

Mediasi ini melibatkan beberapa pihak terkait seperti KPPAD Kepri, Bapas Kepri, kepolisian dalam hal ini penyidik, dan pihak lain seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat bila ada dan diperlukan. Inilah yang disebut dengan upaya keadilan restoratif (restorative justice) untuk ABH. Artinya, kasus tindak pidana anak diselesaikan di luar peradilan.

c. Pendampingan dan Rekomendasi
Diantara kasus atau pengaduan yang masuk,  banyak juga ditangani dengan cara pendampingan yang kemudian diikuti dengan rekomendasi kepada pihak terkait. Kebanyakan pendampingan ditujukan pada kasus-kasus tindak pidana yang dilakukan anak (ABH) dan anak yang menjadi korban tindak pidana sehingga kepadanya harus diberikan perlindungan khusus.

Pendampingan proses hukum  terhadap ABH (pelaku anak) dilakukan sejak mulai ditahan, diperiksa oleh penyidik kepolisian atau waktu dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) hingga sidang di pengadilan. Sedangkan pendampingan untuk korban anak, ada yang sudah didampingi sejak pralaporan atau prapengaduan ke polisi. Dalam beberapa kasus, KPPAD yang lebih dahulu memungkap terjadinya tindak pidana pada anak, kemudian baru dilaporkan ke kepolisian.

Kegiatan pendampingan KPPAD ini disejalankan dengan pengawasan pemenuhan hak-hak ABH dan korban anak yang harus diberikan oleh lembaga dan SKPD terkait penyelanggara hak anak. Bila ada hak anak tidak terpenuhi atau terlanggar, KPPAD memberikan rekomendasi pada pihak terkait untuk melaksanakan tugasnya.

Selain mendampingi, KPPAD sekaligus juga melakukan pengawasan terhadap jalannya proses hukum, terhadap kinerja aparat penegak hukum (APH), apakah terjadi pelanggaran pada hak-hak ABH dan korban anak, kekerasan, diskriminasi dan sebagainya.  Bila terjadi penyimpangan atau kekerasan terhadap ABH selama proses hukum dan penahanan berlangsung, maka KPPAD melakukan koreksi, menegur secara lisan dan tertulis kepada pihak yang mengawasi kinerja polisi atau pimpinan lembaga yang bersangkutan.
KPPAD juga mengawasi pasal-pasal dan tuntutan yang dijerat pada ABH. Bila tidak sesuai dengan apa yang dilakukan tersangka anak atau terlalu berat, maka KPPAD juga melakukan koreksi terhadap penyidik, penuntut umum dan lainnya. Pelaku kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang dewasa tidak luput dari pengawasan KPPAD. Bila terlalu ringan, tidak sesuai dengan UU serta tidak memberikan efek jera maka sebagai lembaga pengawasan KPPAD merekomendasikan supaya pelaku dihukum seberat-beratnya.

Pengawasan juga dilakukan sampai pengadilan atau sidang anak. Memang tidak semua sidang dengan tersangka anak atau korban anak bisa diikuti oleh komisioner KPPAD, namun pihak keluarga terdakwa anak atau keluarga korban anak bisa melaporkan kejanggalan tuntutan yang diberikan jaksa penuntut umum (JPU) atau vonis hukuman yang dijatuhkan hakim. Terhadap kejanggalan dan ketidakpatutan tersebut, KPPAD melaporkan dan memberikan rekomendasi kepada lembaga yang mengawasi kinerja jaksa dan lembaga yang mengawasi kinerja hakim. (ahmadi sultan)

Sumber: KPPAD Kepri

Respon Anda?

komentar