Pembangunan Batam Tak Mengacu RTRW

690
Pesona Indonesia
Salah satu sudut pembangunan Kota Batam.  foto: Fitri Hardiyanti / batampos
Salah satu sudut pembangunan Kota Batam.
foto: Fitri Hardiyanti / batampos

batampos.co.id – DPRD Kota Batam mendesak Pemerintah Kota (Pemko) Batam menindaklanjuti Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Batam 2008-2028. Perda yang sudah disahkan beberapa tahun lalu ini, mandek atau berhenti di pemerintah pusat.

”Pembangunan perencanaan Kota Batam tak mengacu RTRW,” ungkap Ketua DPRD Kota Batam, Nuryanto usai paripurna terkait laporan kinerja DPRD Kota Batam masa persidangan III tahun 2015, Senin (31/8).

Menurut Nuryanto berdasarkan rapat kerja (Raker) DPRD dengan Wali Kota Batam tanggal 7 Juli 2015, saat ini pembangunan Batam berpedoman kepada Peraturan Presiden  87 tahun 2011 tentang RTRW Kawasan Batam, Bintan, dan Karimun

Menunggu pengesahan Perda RTRW Kota Batam yang masih menunggu rampungnya Perda RTRW Provisni Kepri oleh pemerintah pusat. ”Karena tak boleh bertentangan,” beber Nuryanto.

Komisi terkait melakukan koordinasi, konsultasi, audiensi dengan Gubernur Kepri dan Kementerian Ekuin. ”Membahas kembali materi, substansi Perda untuk disesuikan dengan peraturan perundang-undangan,” ungkapnya lagi.

Nuryanto menjelaskan, Setelah Perda RTRW 2004-2014 berakhir, disahkan melalui paripurna DPRD Perda RT RW Kota Batam 2008-2028.

”Hingga saat ini sudah sampai di mana. Harus ditindaklanjuti, jangan sampai terjadi kekosongan,” ungkapnya lagi.

Terkait permasalahan ini, Nuryanto beberapakali mengajukan rekomendasi kepada ketua Komisi I, Komisi III, serta wali Kota Batam menindaklanjuti RTRW Kota Batam 2008-2028.

Dalam Paripurna tersebut, Ketua DPRD beberpa kali merekomendasikan penertiban sarang burung walet, penertiban dan penataan pedagang kaki lima (PKL) di kawasan bufferzone, pajak online,  hingga kampung tua. (hgt/bpos)

Respon Anda?

komentar