Pesan Wali Kota: Boleh Demo tapi Jangan Anarkis

183
Pesona Indonesia

batampos.co.id – Wali Kota Batam, Ahmad Dahlan meminta kalangan buruh yang akan menggelar aksi unjuk rasa pada hari ini, Selasa (1/9) agar tetap mematuhi aturan dan tidak bertindak anarkis selama aksi demo berlangsung. ”Jangan ada sweeping atau tindakan anarkis yang meresahkan, berunjuk rasa harus dengan santun,” kata Dahlan.

Sesuai rencana, ribuan buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) dan beberapa serikat pekerja lainnya akan turun ke jalan untuk menyuarakan tuntutan. Di antaranya, melawan pemberian upah murah kepada buruh, meminta jaminan pensiun, jaminan kesehatan, pelaksanaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), serta revisi undang undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industri (PPHI).

Wali Kota mengatakan akan merespon tuntutan para pendemo jika unjuk rasa tersebut berlangsung aman dan damai. ”Jika ada hal yang menyangkut kebijakan pusat, akan saya sampaikan secara tertulis, kalau yang menyangkut daerah kita bicarakan bersama,” ujarnya.

Hal senada disampaikan Ketua DPRD Batam, Nuryanto. Ia mengharapkan para pekerja yang menggelar unjuk rasa untuk mentaati aturan dan tidak mengganggu kepentingan umum.

”Karena yang utama itu, aspiranya tersampaikan,” ucapnya.

Nuryanto juga menyarankan agar aspirasi yang terkait dengan Upah Minimum Kota (UMK) disampaikan saat rapat pembahasan yang melibatkan tiga pihak (tripartit), yakni kalangan buruh, pengusaha, dan pemerintah. ”Itulah kesempatan buruh untuk berargumentasi dan menyampaikan tuntutan,” ujar Politisi PDIP itu.

Sementara itu, Sekretaris FSPMI, Suprapto, mengatakan aksi unjuk rasa hari ini bertujuan untuk menuntut peran serta pemerintah agar dapat mengendalikan harga-harga. Sehingga, upah buruh cukup untuk kehidupan sehari-hari. ”Kami meminta ketegasan pemerintah untuk menstabilkan harga pokok,” kata Panglima Garda Metal FSPMI tersebut.

Ia menjelaskan, upah yang ada saat ini termasuk minim. Ia bahkan menyatakan jumlah itu di bawah kebutuhan hidup layak. Selain itu, pihaknya juga meminta agar pengusaha tidak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan alasan pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika.

Suprapto menambahkan, buruh juga meminta revisi Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PPHI harus pro kepada kaum buruh karena penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan selama ini tidak sesuai dengan teori dalam UU tersebut. Menurutnya, hampir semua PHK itu berasal dari keinginan pengusaha, tetapi yang terkena dampak dari lamanya penyelesaian di pengadilan adalah buruh.

”Praktiknya, penyelesaian masalah pemutusan hubungan kerja yang dialami buruh bisa bertahun-tahun dan mahal,” ujarnya. (rna/opi/she/bpos)

Respon Anda?

komentar