Batam Terapkan Pajak Online pada 2016

294
Pesona Indonesia
ilustrasi
ilustrasi

batampos.co.id – Wali Kota Batam, Ahmad Dahlan mengaku setuju dengan rencana untuk menggesa penerapan pajak online mulai 2016 mendatang. Itu juga sesuai dengan rekomendasi DPRD Kota Batam dalam masa sidang III tahun 2015 ini yang meminta Pemerintah Kota (Pemko) segera mengajukannya. ”Tinggal ketok saja (setuju),” ujar Wali Kota, kemarin.

Menurut Dahlan, draf peraturan daerah (Perda) tentang pajak online sudah ada dan tinggal diajukan untuk disetujui. Wali Kota juga mengaku masih akan menjabat sebagai Wali Kota Batam hingga 29 Februari 2016 mendatang. Karena itu, saat proses pembahasan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2016 nanti dirinya masih menjabat dan dapat mengeluarkan keputusan.

”Kalau mau diberlakukan 2016, ketok saja sekarang,” tambahnya.

Rekomendasi tersebut disampaikan Ketua DPRD Batam, Nuryanto, dalam rapat paripurna laporan kinerja DPRD Batam masa sidang III tahun 2015. Nuryanto mengatakan, sebagai dasar penerapan pajak online, Pemko Batam perlu melakukan revisi terhadap Perda Kota Batam nomor 5 tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

”Ini jadi perhatian khusus DPRD Batam,” kata Politisi PDIP itu.

Ketua DPRD juga meminta Pemko Batam agar segera menyampaikan draf rancangan peraturan daerah (Ranperda) perubahan tentang pajak daerah sebagai dasar penerapan pajak online.

Sementara itu, Wakil Ketua Badan Perencanaan Peraturan Daerah (Bapperda) DPRD Batam, Hendra Asman, mengaku menggesa pembahasan perubahan Peraturan daerah (Perda) nomor 5 tahun 2011 tentang pajak daerah sebagai langkah penerapan pajak online 2016 mendatang.

”Triulan ketiga ini sudah kita mulai,” katanya.

Khusus Perda pajak online, pihaknya tidak akan membentuk payung hukum baru. Melainkan, memperbarui pajak lama dengan memasukkan beberapa poin tertentu sebagai landasan penerapan pajak online.

”Kita terus dukung sebagai langkah peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah),” ujar anggota Komisi II DPRD Kota Batam tersebut.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Batam, Jefridin, mengaku pihaknya sepakat dengan penerapan pajak online di Batam. Namun, ia mengatakan perlu landasan hukum yang jelas agar pelaksanaanya juga maksimal.

”Kalau tidak ada dasar hukum, kita tidak bisa memaksa mereka (wajib pajak) untuk membayar pajak,” kata Jefridin.

Sejauh ini, Pemko Batam juga telah melakukan beberapa kali studi ke kota yang telah melaksanakan pajak online tersebut. Di antaranya ke Surabaya dan Jakarta. Jefridin juga mengingatkan perlunya sistem layanan pajak online yang unggul. Namun, itu semua juga dinilai tak murah.

”Sistemnya perlu diciptakan, dan itu perlu duit yang tak sedikit,” katanya. (rna/bpos)

Respon Anda?

komentar