Pak KPK, Anggaran Rp 3 M untuk Bazaar Sembako di Batam Berpotensi Diselewengkan

262
Pesona Indonesia
Suasana Bazaar Sembako Murah di Batam beberapa waktu lalu. Foto: dok. Pemko Batam
Suasana Bazaar Sembako Murah di Batam beberapa waktu lalu. Foto: dok. Pemko Batam

batampos.co.id – Sikap tidak konsisten anggota DPRD Batam terhadap alokasi anggaran Rp 3 miliar di APBD Perubahan 2015 patut dicurigai. Anggaran untuk bazaar sembako murah itu awalnya ditentang, namun sekarang malah disetujui. Anggaran tersebut berpotensi disalagunakan, apalagi momennya jelang Pilkada.

Sekadar mengingatkan, Komisi II DPRD Batam yang membidangi perekonomian getol menolak usulan Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kota (Setdako) Batam untuk mengalokasikan dana sebesar Rp 3 miliar dengan label untuk bazaar sembako murah. Dalam beberapa kali pembahasan, Komisi II berkaca pada fakta anggaran serupa sebelumnya banyak diselewengkan dan tidak tepat sasaran. Apalgi di Batam, indikator masyarakat miskin tidak begitu jelas.

“Ini kan untuk masyarakat miskin, jadi kita setuju program bazaar sembako murah ini,” ujar Anggota Komisi II DPRD Kota Batam, Firman Ucok Tambusai, Jumat (11/9). DPRD lanjut Ucok akan mengawal pendistribusian bazar sembako murah. “Tepat sasaran atau tidak,” beber politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Batam ini.

Ucok mengakui program serupa sebelumnya disalahgunakan oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Kecamatan maupun Kelurahan tak terjadi di APBDP.

Terkait potensi dimanfaatkan calon kepala daerah petahana untuk menarik simpati masyarakat pada pilkada mendatang, Ucok mengatakan sudah menjadi tugas anggota dewan mengawasinya.

Sementara itu, Ketua Komisi II Yudi Kurnain mengatakan, sikap menentang di awal pembahasan anggaran itu belum menjadi keputusan, melainkan hanya pendapat. “Pada pembahasan terakhir, mayoritas anggota DPRD Kota Batam menyetujui program itu,” ujar Yudi.

Sebelumnya, DPRD Kota Batam menuding penyaluran paket sembako murah disalahgunakan. Jatah warga miskin banyak diambil oknum pegawai negeri sipil (PNS) Kelurahan dan Kecamatan. “Satu orang (oknum PNS) bisa sepuluh paket,” kata Idawati Nursanti saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) di ruang Komisi II DPRD bersama Sekretariat Daerah Kota (Setdako) Batam.

Anggaran bazar sembako murah dianggap tak tepat sasaran. Karenanya pengajuan anggaran bazar sembako murah senilai Rp 3 Miliar di APBDP perlu ditinjau ulang. “Penambahan anggaran tak masuk akal,” ungkap wanita yang berprofesi dokter ini.

Menurutnya, anggaran paling tinggi di Setdako Batam berada di program bazar sembako Bagian Ekonomi. Dengan anggaran sekitar Rp 3 miliar, bagian ekonomi membelikan sekitar 43 paket sembako murah. Dalam waktu delapan bulan, sembako bisa dibagikan dalam dua kali bazar.

Parahnya lagi, sisa tiga bulan bagian ekonomi meminta anggaran dengan jumlah yang sama. “Tinggal tiga bulan, masa minta Rp 3 miliar juga,” tutur Idawati Nursanti.

Sebelumnya, angota Komisi II Firman Ucok Tambusai juga pesimis bazar sembako bisa dilaksanakan dengan baik. “Hanya golongan tertentu saja yang dapat (sembako murah),” ungkap Firman.

Menurutnya banyak yang bermain, terutama oknum pegawai. Bahkan politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Batam ini mengaku memiliki bukti foto ketika pegawai Kecamatan menyimpan 5 hingga enam paket sembako murah di dalam kendaraannya. “Yang pakai mobil dapat, tapi kaki pincang (miskin) malah tak dapat,” ungkap Ucok mengucapkan Istigfar. Namun penolakan Ucok itu tak bertahan lama. Dia termasuk yang setuju program itu diteruskan.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam, Agussahiman sejak awal optimis program tersebut diterima, dan masuk dalam APBDP. Agussahiman beralasan, disulkannya kembali program sembako murah, karena banyaknya pegawai yang di PHK.

Sementara, Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang besar, ditambah lagi angka inflasi yang tinggi. “Itu yang menjadi alasan kita,” kilah Agussahiman.

Karenanya Agussahiman yakin kegiatan sembako takan ditunda DPRD.”Anggaran Rp3 miliar sangat realistis,” tuturnya.
Terkait adanya oknum PNS yang mendapatkan sembako murah, hingga saat ini Agussahiman mengaku belum mendapatkan laporan. “Kalau ada, kita berikan sanksi,” janjinya. (hgt/bpos)

Respon Anda?

komentar