Dokter di Batam Tolak Dibayar Murah

IDI Minta Peraturan BPJS Nomor 2 Tahun 2015 Dikaji Ulang

512
Pesona Indonesia
Sekertaris PB Ikatan Dokter Indonesia Daeng Mohamad Fakih berbincang dengan sejumlah pengurus IDI batam seusai memberikan materi seminar pada acara Muscab IDI Batam di Swissbel Hotel, Minggu (13/9). Foto: Cecep Mulyana/Batam Pos
Sekertaris PB Ikatan Dokter Indonesia Daeng Mohamad Fakih berbincang dengan sejumlah pengurus IDI batam seusai memberikan materi seminar pada acara Muscab IDI Batam di Swissbel Hotel, Minggu (13/9). Foto: Cecep Mulyana/Batam Pos

batampos.co.id – Para dokter yang tergabung dalam Ikatan Dokter Indonesia (IDI) merasa keberatan dengan Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan nomor 2 tahun 2015. Sebab, peraturan tentang Norma Penetapan Besaran Kapitasi dan Pembayaran Kapitasi Berbasis Pemenuhan Komitmen Pelayanan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) itu telah menetapkan imbalan yang terlampau murah untuk profesi dokter.

“Tarifnya dipatok besar dan lama pelayanannya tidak dipatok. Ini kan persoalan,” kata Daeng Mohammad Faqih, Sekretaris Jenderal Pengurus Besar (PB) IDI dalam seminar ilmiah Musyawarah Cabang Ke-5 IDI Batam di Swiss-belHotel, Minggu (13/9).

Dr Daeng M Faqih menjadi satu pembicara dalam seminar itu. Ia mengangkat topik Menyikapi Peraturan BPJS nomor 2 tahun 2015. Tidak jelasnya jam pelayanan dan serta kuota peserta per-FKTP akan mendorong jumlah kunjungan yang tidak seimbang dengan besaran kapitasi.

Sebagai informasi, besaran imbalan yang diterima puskesmas dan fasilitas kesehatan yang setara dengan itu adalah sebesar Rp 3 ribu hingga Rp 6 ribu. Rumah sakit kelas D Pratama, klinik pratama, praktik dokter, atau fasilitas kesehatan yang setara dengan itu akan mendapat kapitasi sebesar Rp 8 ribu hingga Rp 10 ribu. Sementara untuk praktik perorangan dokter gigi hanya sebesar Rp 2 ribu. Jumlah itu dibayar berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar dalam FKTP.

“Peraturan ini dibuat, katanya, untuk kendali mutu. Menurut kami, kendali mutu tidak ada. Kalau kendali biaya, iya ada,” tuturnya.

Menurut dr Daeng Faqih, pemerintah harus mengkaji ulang peraturan tersebut. Termasuk besaran iuran dan besaran biaya pelayanan per-unit. Juga renumerasi yang wajar untuk tenaga kedokteran.

“Kami tidak meminta yang ‘wah, besar’. Tapi dikaji sesuai nilai keekonomisan dan kelayakan,” katanya lagi.

PB IDI sebelumnya telah memberikan standar tarif per tindakan. Tarif itu sudah meliputi biaya obat, alat kesehatan, bahan habis pakai, jasa perawat dan bidan. Namun, “Sepertinya tidak pernah dibuka sama Kementerian,” ujarnya.

Untuk pembahasan peraturan BPJS itupun, IDI sama sekali tidak dilibatkan. Dr Daeng Faqih mengaku tidak pernah mendapatkan surat untuk pembahasan masalah tersebut. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan, tiba-tiba menerbitkan peraturan tersebut.

“Pelaksanaan JKN ini kan bukan hanya domainnya pemerintah dan BPJS saja. Pemberi layanan kesehatan juga harus dilibatkan dong,” ujarnya.

Sejumlah dokter yang tergabung dalam IDI Batam juga menyampaikan keluhannya terkait imbalan jasa tersebut. Dr Cahya mengatakan, kendali biaya yang diterapkan dalam peraturan tersebut sama saja bayaran murah untuk profesi dokter.

“Sekolahnya lama, biayanya tinggi, tapi hasilnya tidak sebanding. Lama kelamaan, profesi ini akan hilang,” katanya dalam seminar tersebut.

Dr Sunarto menambahkan, imbalan jasa yang murah tentu akan mengurangi mutu pelayanan. Seorang dokter, menurutnya, berhak atas imbalan jasa. Jaminan mutu pelayanan itu harusnya menjadi tanggung-jawab pemerintah.

“Dengan sistem kapitasi pada FKTP ini, kami dipaksa sebagai pemodal atau pebisnis. Disuruh mikirin uang saja,” timpal dr Ibnu dari Rumah Sakit Harapan Bunda.

PB IDI berencana melakukan penolakan terhadap Peraturan BPJS ini. Mereka tengah menyiapkan suatu perhitungan tarif pelayanan per-unit yang detil. Tarif itu akan dibawa untuk disahkan dalam Muktamar PB IDI di Medan, pertengahan November nanti.

Daftar tarif itu kemudian akan disampaikan ke pemerintah. “Kalau pemerintah tidak mau mengkaji, itu keterlaluan. Saya tahu, pemerintah tidak bisa menentukan sendiri unit cost per tindakannya. Yang tahu itu dokter,” ujar dr Daeng Mohammad Faqih, Sekjen PB IDI.

Ia berharap peraturan BPJS itu dapat segera direvisi. Jika tidak, ia tidak menutup kemungkinan akan adanya aksi mogok kerja para dokter. “Kalau kawan-kawan resah, itu bisa terjadi,” katanya. (bpos)

Respon Anda?

komentar