Bea Cukai Perketat Impor Sembako Lewat Batam

536
Bea Cukai Batam saat memeriksa beras impor belum lama ini. Foto: beacukai.go.id
Bea Cukai Batam saat memeriksa beras impor belum lama ini. Foto: beacukai.go.id

batampos.co.id – Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam, Nugroho Wahyu Widodo menegaskan pihaknya akan melakukan upaya pencegahan sembako ilegal yang masuk ke Batam. Hal itu sesuai Intruksi Presiden Joko Widodo untuk menstabilkan kebutuhan pangan di Indonesia.

“Kita langsung melakukan operasi di perairan yang melibatkan TNI AD dan Kepolisian untuk mencegah penyelundupan,” kata Nugroho, dalam kegiatan Groundbreaking Coastal Surveillance System bersama instansi terkait lainnya di Kantor (BC) Tipe B Batam, Batuampar.

Ia mengatakan dalam operasi seminggu belakangan pihaknya sudah menutup 90 persen akses masuknya impor sembako, khususnya beras. Namun, ia menilai kebijakan Presiden tersebut akan berdampak pada perekonomian Batam.

“Kalau dampaknya pasti ada. Kita lihat sebulan ini dan akan dilaporkan ke pusat,” terangnya.

Menurut Nugroho, dalam kegiatan itu seluruh instansi turut membahas apa saja yang akan menjadi masukan kepada Dirjen Pusat, seperti kebijakan khusus. Dalam hal ini, Batam yang berlokasi diperbatasan negara Indonesia dinilai mendapatkan keuntungan dengan adanya impor beras.

“Banyak dampak positif yang diambil jika impor beras diizinkan, termasuk berpotensi penerimaan bea masuk dari beras,” terangnya.

Ia mengaku kebijakan orang nomor 1 di Indonesia tersebut terhadap BC Batam untuk mencegah sembako impor perlu disesuaikan dengan kota lainnya. Beberapa kota masih mendapatkan izin kuota impor beras.

“Nah, ini yang membuat pengusaha dan petugas kucing-kucingan. Kita akan mensurvei lagi,” paparnya.

Sementara itu, Plt Disperindag Kota Batam, Rudi mengatakan kebijakan untuk mencegah sembako impor akan membuat kebutuhan pangan melonjak. Sejauh ini, 90 persen masyarakat Batam megkonsumsi beras impor dengan harga terjangkau dan kualitas tinggi.

“Faktor ini yang membuat peminat beras luar lebih banyak,” katanya.

Menurutnya, kebijakan itu nantinya akan membuat perekonomian masyarakat menjadi kacau, seperti permintaan kenaikan UMK. Padahal, saat ini Industri Batam dinilai mulai lesu.

“Banyak hal yang harus dipertimbangkan jika intruksi benar-benar diterapkan,” pungkasnya. (opi/bpos)

Respon Anda?

komentar