Ini Penyebab PAD Batam Anjlok Rp 12 Miliar

385
Pesona Indonesia
Ilustrasi: net
Ilustrasi: net

batampos.co.id – Penyebab pendapatan asli daerah (PAD) Kota Batam anjlok Rp 12 miliar karena tiga sektor andalan pencapaiannya masih jauh dari target.

Ketiga sumber PAD yang terjun bebas itu, yakni Pajak Penerangan Lampu Jalan Umum (PPJU), Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA), dan retribusi parkir.

Anggota Banggar DPRD Kota Batam, Ruslan Ali Wasyim mengatakan penurunan diakibatkan beberpa hal. Terkait IMTA, belum adanya sinergi data antara Dishub dengan Imigrasi.

“Datanya tidak sama, Disnaker lain, Imigrasi lain,” tutur Politisi Partai Golongan Karya (Golkar) ini.

Hal yang sama terjadi di PPJU. Untuk itu, kata Ruslan, perlu dilakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan para pihak, baik PLN maupun Dinas Pendapatan (Dispenda). “Kenapa bisa terjadi penurunan,” ungkapnya.

Sementara di sektor retribusi parkir, penurunan terjadi dikarenakan permasalahan klasik. Adanya raja-raja kecil (preman). “Hal ini perlu melibatkan pihak kemanan, untuk menertibkan raja-raja kecil ini,” ungkapnya.

Angota Banggar lainnya, Jefri Simanjuntak menilai penurunan PAD merupakan hal yang jangal. Misalnya parkir, jumlah kendaraan yang terus meningkat hingga ribuan per bulan, seharusnya retribusinya juga meningkat.

“Hasil pajak parkir dari mall saja meningkat, tapi kenapa retribusi justeru menurun,” ungkapnya.

Jefri menuding penyebab utamanya ketidakmampuan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Batam dalam mengelola parkir di Kota Bata. “Kalau Kadishub tak mampu, lebih baik mengundurkan diri saja,” kata Ketua DPC PKB Kota Batam ini.

DPRD sudah meminta Wali Kota Batam, Ahmad Dahlan untuk mengganti Kadishub. “Tapi masih dipertahankan. Mau gimana lagi kewenangan berada di tangan pak Wali. Kita tunggu saja kepemimpinan berikutnya,” beber Jefri.

Terkait PPJU, Jefri juga mnegaku tak habis pikir. “Pelanggan PLN terus bertambah, otomatis pembayaran PPJU juga meningkat. Saya tak pernah mendengar masyarakat membiarkan pemutusan instalasi. Pasti dibayar,” kata Jefri lagi.

Jefri juga mengatakan, PPJU ini sangat terukur karena data pelanggan sangat jelas.

Mengnai IMTA, Jefri menyarankan Dinasterkait melakukan sinkronisasi data tenaga asing di Kota Batam.

Sebelumnya, Ketua Komisi IV DPRD Batam, Riky Indrakari menyebut, dengan jumlah TKA di Batam yang mencapai 6.000 orang, maka potensi PAD di atas Rp 100 miliar. Setiap TKA diwajibkan membayar 100 dolar AS per bulan per orang.

Namun di APBD, hanya dibuat target Rp 45 miliar, itupun masih jauh dari target. Padahal, sisa tahun anggaran 2015 kurang dari empat bulan.

Sekadar mengingatkan, dalam rapat paripurna penyampaian dan penjelasan Wali Kota Batam mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan APBD Kota Batam beserta Nota Keuangan tahun 2015, Sekretaris Kota Batam Agussahiman mengatan PAD Batam mengalami penurunan sebesar Rp 12 Miliar.

Dari Rp 824 Miliar menjadi Rp 812 Miliar. Hal tersebut karena adanya penurunan di sektor Pajak daerah, serta retribusi daerah. (hgt/bpos/nur)

Respon Anda?

komentar