Mendagri: Perdaduk Batam Tak Melanggar HAM

333
Pesona Indonesia
ilustrasi
ilustrasi

batampos.co.id – Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo mengaku tak keberatan dengan penerapan Peraturan Daerah (Perda) tentang pengendalian jumlah penduduk (Perdaduk) untuk menekan arus urbanisasi yang terus membanjiri Kota Batam. Mendagri juga menyatakan, Perdaduk tak melanggar hak asasi manusai (HAM).

“Tidak (melanggar HAM), karena itu upaya Pemda (Pemerintah Daerah) memfasilitasi dan menjaga warganya,” kata Tjahjo Kumolo didampingi Penjabat Gubernur Kepri, Agung Mulyana di Batam Center, Jumat (18/9).

Agung turut menjelaskan, Pemda punya hak untuk membatasi serbuan warga dari daerah lain yang akan masuk ke wilayahnya. Terlebih, Batam yagg hanya suatu pulau kecil dengan luas daratan yang terbatas memerlukan regulasi tertentu agar tak kelebihan penduduk. Terutama, penduduk yang tak punya keterampilan kerja dan pengangguran yang berpotensi memicu timbulnya angka kejahatan, yang ujungnya mengganggu dan meresahkan masyarakat.

“Perdaduk sudah kami evaluasi, karena pada prinsipnya itu membatasi orang yang tidak punya lapangan kerja datang ke Batam, tapi kalau sudah kerja atau memiliki kontrak kerja kan boleh,” kata Agung yang juga Mantan Dirjen Administrasi Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) itu.

Tak hanya yang sudah bekerja atau memiliki kontrak kerja, Agung juga menyebut pendatang yang akan masuk Batam namun punya rencana untuk memulai Usaha Kecil, Mikro dan Menengah (UMKM) juga masih diakomodir. Bahkan, kata ia, pemerintah pusat melalui Kemendagri telah menekan nota kesepahaman (MoU) dengan Kementerian Koperasi dan UKM untuk menjembatani bagi calon pelaku usaha yang akan membuka usaha di daerah lain.

“Maka, (pendatang) buka usahalah secara sah, kalau orang yang lontang-lantung ya ditolak,” kata pria yang menjabat Gubernur Kepri sejak akhir Agustus lalu itu.

Wacana untuk mengefektikan lagi Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran dan Pengendalian Penduduk dalam Daerah Kota Batam yang diperbarui dengan Perda No 8 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Batam kembali bergulir. Perda yang lebih dikenal dengan sebutan Perdaduk itu dipercaya manjur untuk menekan jumlah arus pendatang yang masuk ke Kota Batam dari pelbagai daerah lain di Indonesia. Pasalnya, pertambahan jumlah penduduk di Batam kian mengkhawatirkan, terlebih, dengan adanya pendatang baru yang tak punya keterampilan kerja dan berpotensi jadi masalah baru karena banyaknya pengangguran.

Menanggapi pernyataan Mendagri itu, Wali Kota Batam, Ahmad Dahlan menyatakan terbuka peluang untuk kembali mengefektifkan Perda yang telah mati suri sejak beberapa tahun lalu tersebut di Kota Batam.

“Kalau ada celah (dibolehkan Mendagri) seperti itu, bisa kita diskusikan (untuk mengefektifkan) lagi,” kata Dahlan.

Hanya saja, kata Dahlan, ada regulasi yang lebih tinggi yakni Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 yang merupakan perubahan atas UU No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dinilai punya potensi untuk mengganjal pengefektifkan Perdaduk ini. Pasalnya, kata Wali Kota, seseorang yang akan pindah ke daerah lain hanya dipersyaraktkan mengurus surat pindah dari daerah asalnya dan akan mendapat layanan yang sama dan profesional di daerah tujuan.

“Tapi bisa saja kita mengefektifkan Perda kalau memang dibutuhkan,” kata dia. (rna/bpos)

Respon Anda?

komentar