Menkeu: Batam Tetap Wajib Pakai Rupiah

380
Pesona Indonesia
Menteri keuangan Bambang Brojonegoro (depan mic) saat mengunjungi pelabuhan Batuampar, Jumat (18/9). Foto: Johannes Saragih/Batam Pos
Menteri keuangan Bambang Brojonegoro (depan mic) saat mengunjungi pelabuhan Batuampar, Jumat (18/9). Foto: Johannes Saragih/Batam Pos

batampos.co.id – Hasrat pengusaha di Batam agar mendapat perlakuan khusus dari aturan wajib rupiah sulit terwujud. Sebab, Menteri Keuangan (Menkeu), Bambang Brodjonegoro, menegaskan semua transaksi dan kontrak proyek di Batam wajib menggunakan rupiah.

“Aturan wajib rupiah ini amanat undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang. Aturan ini berlaku untuk semua warga Indonesia,” ujar Bambang saat berkunjung ke Batam, Jumat (18/9).

Selain UU, ketentuan wajib mata uang itu juga dipertegas dalam Peraturan Bank
Indonesia Nomo r17/13/PBI/2015 Tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah. Sehingga aturan ini berlaku untuk semua warga Indonesia.

“Yang penting Batam itu bagian dari negara mana. Kalau masih bagian dari negara
Indonesia, ya ikuti undang-undang Indonesia,” kata Bambang.

Bahkan Bambang menegaskan, pemerintah akan memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang
melanggar aturan itu. Namun untuk penindakan, kata Bambang, menjadi kewenangan Bank Indonesia.

“Karena ini aturan Bank Indonesia,” katanya.

Sebelumnya, kalangan pengusaha di Batam dan Kepri menolak penerapan PBI ini.
Alasannya, pengusaha di Batam dan Kepri kerap melakukan kontrak kerjasama dengan
pihak asing. Sehingga mereka berharap ada kelonggaran dari pusat yang membolehkan
pengusaha Kepri bertransaksi atau membuat kontrak dalam mata uang asing.

Seperti pernah disampaikam Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Cahya.
Menurut dia, sebagai daerah perbatasan dan berstatus sebagai kawasan perdagangan dan
pelabuhan bebas (free trade zone/FTZ), Batam mendapat pengecualisan dalam aturan PBI
itu. Termasuk Karimun dan Bintan.

Hal senada juga dikatakan Johanes Kennedy, pengusaha sekaligus pemilik Kawasan Industri Panbil juga mengatakan bahwa PBI ini sebenarnya tak efektif diberlakukan di Batam. Terutama pada kondisi saat ini, di mana nilai tukar rupiah terus terpuruk.

“Siapa yang menjamin mata uang rupiah kita akan terus menguat. Jika tetap dipaksakan, pengusaha akan merugi,” katanya. (ian/bpos)

Respon Anda?

komentar