Pak Mendagri Ingatkan Camat Harus Netral saat Pilkada Mendatang, Janji Ya…

217
Pesona Indonesia

batampos.co.id – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo mengingatkan para camat di seluruh Indonesia agar netral dan tidak memihak ke salah satu calon kepala daerah pada penyelenggaraan Pilkada serentak, Desember mendatang.

“Saya tegaskan lagi, memasuki Pilkada, seluruh jajaran kecamatan harus netral,” kata Mendagri saat pemimpin Apel Kesiapan Pilkada untuk Camat dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dari 269 Kabupaten/Kota se-Indonesia yang akan mengikuti Pilkada 2015, di Dataran Engku Putri Batamcenter, Jumat (18/9).

Menurut Mendagri, berdasar pengalaman penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada, potensi kecurangan sering terjadi di tingkat kecamatan. Seperti, ulah oknum di tingkat kecamatan yang bermain atau memanipulasi data dengan mengurangi atau bahkan sebaliknya, menggelembungkan jumlah suara.

“Pengalaman selama ini, penyelewengan di Pilkada ada di tingkat kecamatan, dimana perputaran suara kuncinya di kecamatan,” kata Mantan Anggota DPR itu.

Tjahjo tak menampik, bagi daerah yang menyelenggarakan Pilkada dan diikuti calon kepala daerah yang berasal dari petahana (incumbent), para camat bisa gamang. Pasalnya, calon kepala daerah tersebut berpotensi meminta bantuan camat untuk memenangkan suara di wilayah sang camat. Namun, kata Mendagri, kewajiban seorang camat harus bersikap adil dan jujur serta bertanggung jawab pada masyarakat, bukan pada pemimpin yang menyalahi aturan.

“Anda memang punya tugas melaksanakan tugas atasan Anda, tapi bertanggung jawab pada rakyat itu jauh lebih benar, karena tugas aparatur pemerintah harus melayani masyarakat dengan ikhlas,” ucap Mendagri pada para camat.

Karena itu, ia melanjutkan, tugas utama jajaran kecamatan di seluruh Indonesia, khususnya yang menggelar hajatan Pilkada serentak pada tahun 2015 hingga Pilkada 2017, Pilihan Legislatif (Pileg) dan Pilihan Presiden (Pilpres) 2019, selain netral juga harus mewaspadai potensi konflik terkait pilkada di wilayahnya. Tjahjo meminta agar para camat berkoordinasi dengan pihak-pihak keamanan, tokoh masyarakat serta jajaran perangkat pemerintahan di bawahnya sehingga kerawanan dan perselisihan bisa dideteksi lebih dini.

“Jangan nanti ada bentrok baru menemui Kapolsek atau Danramil, karena kalau Pilkada serentak rusuh, setengah wilayah Indonesia (dari 269 kabupaten/kota) akan lumpuh, makanya konsentrasi itu ada di kecamatan karena potensi konflik dibawah itu ada di kecamatan,” sambung Tjahjo.

Mendagri juga menegaskan, pihaknya akan memberikan sanksi tegas jika ada camat atau pejabat pemerintahan yang terang-terangan menunjukkan keberpihakannya pada salah satu calon peserta Pilkada.

“Bisa kami skors, atau diberhentikan dari jabatannya,” ancam Mendagri.

Lebih lanjut, Mendagri mengungkap jika Pilkada serentak nanti akan jadi tolok ukur untuk kesuksesan Pileg dan Pilres mendatang. Terlebih, kata Tjahjo, pihaknya tengah menyiapkan rencana penyelenggaraan pemilihan dengan sistem elektronik atau e-vote. Dimana, saat pemilihan, tidak lagi menggunakan kertas suara, namun sistem memilih melalui perangkat elektronik.

“Mudah-mudahan kedepan bisa dengan e-voting,” ujar alumni Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) 1994 itu.

Pada apel tersebut, juga diikuti Satpol PP se-Kepri yang juga mendapat pesan serupa untuk netral dalam Pilkada. Hadir pada kesempatan itu, Kapolda Kepri Arman Depari, Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Polri, Komjen Pol Putut Eko Bayu Seno, Asisten Teritorial TNI Mayjen Wiyarto, Wali Kota Batam Ahmad Dahlan dan Wali Kota Tanjungpinang, Lis Darmansyah serta jajaran pejabat lainnya.  (rna/bpos)

Respon Anda?

komentar