Dewan Dukung Perdaduk Diberlakukan lagi

276
Pesona Indonesia
ilustrasi
ilustrasi

batampos.co.id – Rencana untuk menghidupkan kembali Peraturan Daerah (Perda) tentang pengendalian jumlah penduduk (Perdaduk) untuk menekan arus urbanisasi ke Batam juga mendapat respon positif dari wakil rakyat di DPRD Kota Batam.

Anggota Komisi I DPRD Kota Batam, Muhammad Musofa mengatakan upaya mengefektifkan Perdaduk dinilai bagus untuk mengerem laju urbanisasi ke Batam yang kian tak terkontrol. Ia juga berpendapat, aturan itu tak bertentangan dengan hak asasi manusia (HAM) karena bertujuan melindungi warga Batam dari pelbagai ancaman keamanan akibat ledakan penduduk karena bertambahnya pendatang baru. Namun, pemberlakuan aturan itu perlu pengawasan yang ketat agar tak menimbulkan penyelewengan di lapangan seperti yang pernah terjadi beberapa tahun silam.

“Misalnya, saat itu malah ada oknum yang memungut uang pada para pendatang di bandara atau pelabuhan, yang seperti itu yang harus diperketat pengawasannya,” kata Musofa, Sabtu (19/9).

Menurut ia, saat aturan itu diterapkan maka Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Kota Batam yang punya peran strategis untuk menjalankan regulasi tersebut. Pasalnya, dua instansi itu yang akan menyaring para pendatang di gerbang masuk ke Kota Batam, seperti pelabuhan dan bandara. Karenanya, dua lembaga itu harus menyeleksi dengan baik calon pegawai yang akan diterjunkan untuk memantau pelaksanaan perdaduk di lapangan.

“Maka itu, diperlukan Perwako (Peraturan Wali Kota) segera, yang akan mengatur sarana pelaksana teknis di lapangan,” ujar Politisi Hanura itu.

Dalam Perwako itu nantinya, sambung Musofa, harus mengatur juga perlunya operasi dan razia hingga ke kecamatan untuk memantau pendatang yang tak memiliki kartu tanda penduduk (KTP) Batam atau tidak memiliki pekerjaan, terutama yang tidak terdeteksi di pintu masuk pelabuhan maupun bandara.

“Misalnya razia sampai ke kos-kosan atau tempat keramaian untuk mengecek mana yang punya pekerjaan dan mana yang tidak,” imbuhnya.

Tak hanya itu, ia juga menyarankan agar Pemko Batam menyosialisasikan aturan itu hingga ke daerah asal calon pendatang. Imbauan juga harus dipasang tak hanya di pelabuhan atau bandara di Batam, tapi juga di daerah yang memiliki jalur konektivitas transportasi dengan Batam.

“Jadi, jangan ketika pendatang sudah tiba di Batam baru disuruh balik, tapi imbauan itu memang sudah didengungkan ke daerah asal calon pendatang,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Satpol PP Kota Batam, Hendri menyatakan pihaknya siap menjalankan aturan dari Perdaduk untuk menyaring calon pendatang baru yang akan masuk ke Batam.

“Satpol PP siap mem-back up, karena setidaknya itu bisa jadi filter (penyaring) sehingga Batam tidak kelebihan penduduk, terutama dari pendatang yang tak punya keterampilan dan keahlian,” kata Hendri, kemarin.

Ia juga mengaku akan menurunkan tim yang kredibel dan bersih. Tujuannya, kata ia, agar tak ada penyelewengan saat pengaplikasian aturan tersebut di lapangan. Menurut Hendri, selama ini pihaknya hanya bertugas membantu menjaga menertibkan. Namun, koordinator yang punya kewenangan untuk menentukan dan mengambil keputusan di lapangan tetap berasal dari Disdukcapil. Bahkan, indikasi penyelewengan, kata ia, juga akibat adanya oknum koordinator yang bermain dengan para calo dan preman pelabuhan.

“Maka itu harus diingat, koordinator juga harus ditunjuk yakni dari petugas Disdukcapil yang benar-benar bersih,” kata dia.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo saat bertandang ke Batam Jumat (18/9) lalu mengatakan tak keberatan dengan penerapan Peraturan Daerah (Perda) tentang pengendalian jumlah penduduk (Perdaduk) untuk menekan arus urbanisasi yang terus membanjiri Kota Batam. Mendagri juga menyatakan, Perdaduk tak melanggar hak asasi manusai (HAM).

Adapun, peraturan yang dimaksud yakni Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran dan Pengendalian Penduduk dalam Daerah Kota Batam yang diperbarui dengan Perda No 8 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Batam. Perda yang lebih dikenal dengan sebutan Perdaduk itu dipercaya manjur untuk menekan jumlah arus pendatang yang masuk ke Kota Batam dari pelbagai daerah lain di Indonesia. Terutama, pendatang baru yang tak punya keterampilan kerja dan berpotensi jadi masalah baru karena banyaknya pengangguran.

Wali Kota Batam, Ahmad Dahlan juga mengaku terbuka peluang untuk kembali mengefektifkan Perda itu jika diperlukan.

“Kalau ada celah (dibolehkan Mendagri) seperti itu, bisa kita diskusikan (untuk mengefektifkan) lagi,” kata Dahlan.

Respon Anda?

komentar