Pengusaha Desak Pemerintah Buka Impor Beras

311
Pesona Indonesia
ilustrasi
ilustrasi

batampos.co.id – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan beberapa pengusaha mendesak pemerintah pusat membuka kran impor beras khususnya untuk wilayah Batam. Selain karena tidak adanya petani padi di Batam, status wilayah ini sebagai kawasan pelabuhan dan perdagangan bebas juga butuh kebijakan khusus agar laju ekonomi tetap terjaga.

“Sebagai pelabuhan bebas, harusnya beras impor bisa masuk Batam, tapi sekarang izin dan kuota tidak diberikan oleh pemerintah pusat,” kata Anggota DPD dari Dapil Kepri, Haripinto Tanuwidjaja, usai mengikuti Focus Group Discussion (FGD) di Universitas Internasional Batam, Sabtu (19/9).

Menurut ia, kebijakan melarang impor beras masuk ke tanah air harusnya hanya berlaku di wilayah lain, terutama yang memiliki petani. Sedangkan Batam yang berasnya mengandalkan pasokan dari daerah lain, mestinya mendapat pengecualian. Pasalnya, beras yang didatangkan dari daerah lain jadi lebih mahal saat tiba di Batam akibat bertambahnya ongkos distribusi. Sedangkan beras impor, harganya jauh lebih murah.

“Seharusnya, yang dilarang masuk Batam, adalah barang berbahaya dan tidak sesuai hukum,” kata dia.

Menurut dia, petani di Indonesia tidak akan terganggu, dengan impor beras ke Batam. Disisi lain, masyarakat banyak mengeluhkan kebijakan pemerintah terkait beras jika terus dibatasi karena dikhawatirkan jika hanya bertumpu pada beras lokal maka harganya akan melambung. Kondisi ini juga diakui, kedepan akan mempengaruhi upah minimum kota (UMK) Batam, yang secara sendirinya mempengaruhi dunia industri.

“Pemerintah pusat harus memahami kondisi, kebutuhan dan status Batam,” imbau dia.

Diingatkan, penetapan Batam sebagai kawasan FTZ, dimaksudkan untuk mendorong pada laju pertumbuhan ekonomi nasional. Namun sebelum dampak secara nasional, kondisi perekonomian dan masyarakat Batam harus lebih dulu diperhatikan.

“Sekarang penyelenggaraan FTZ sedang dievaluasi, harusnya disini diperhatikan. Bagaimana Batam memenuhi kebutuhan masyarakat, selain kebutuhan industri,” kata mantan anggota DPRD Kepri ini.

Dia menilai, saat ini pelaksanaan dan outcome dari kebijakan FTZ, masih jauh dari apa yang diharapkan. Banyak rintangan bermunculan dan persoalan yang tidak kunjung terselesaikan.

“Ini perlu kita perhatikan dan kedepan disikapi pemerintah pusat, yanag saat ini sedang melakukan evaluasi pelaksanaan FTZ di Batam,” pesannya.

Sementara Ketua Ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Batam, Jadi Rajagukguk pada kesempatan itu, lebih menyinggung perihal pengembangan industri di kawasan FTZ. Status FTZ Batam juga masih dipertanyakannya, yang belum sepenuhnya sesuai diamanatkan UU..

“Perkembangan Batam saat ini, tidak sesuai dengan semangat FTZ. Lebih besarnya cost dibanding benefit dalam pengelolaan FTZ,” kata Jadi.

Kondisi tersebut, lanjutnya disebabkan faktor internal FTZ akibat kompleksitas kelembagaan BP Batam serta tata kelola yang belum cukup baik. Selain itu faktor eksternal yakni tumpang tindihnya pengelolaan FTZ antara BP Batam, Pemko dan instansi vertikal Pemerintah pusat.

“Selain itu banyaknya demonstrasi buruh. Lalu permasalahan lahan mulai regulasi penetapan lahan dan tumpang tindih penguasaan lahan,” ujar dia.

Hal senada disampaikan Ketua Asosiasi Logistik dan Forwarder Kota Batam, Daniel Burhanuddin. Menurut dia, ada beberapa perusahaan yang hengkang dari Batam karena kecewa dengan implementasi status FTZ dan praktiknya dalam prosedural Bea Cukai.

“Yang menjadi pertimbangan investor untuk berinvestasi adalah law enforcement, keamanan dan penentuan lokasi FTZ,” imbuhnya. (rna)

Respon Anda?

komentar