Dishub Salahkan Anggaran Minim Soal Buruknya Penataan Angkutan Umum di Batam

314
Pesona Indonesia
Zulhendri, kadishub Kota Batam. Foto: Iman Wachyudi/batampos
Zulhendri, kadishub Kota Batam. Foto: Iman Wachyudi/batampos

batampos.co.id – Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Batam, Zulhendri, membantah pihaknya tak punya konsep dan regulasi yang jelas. Namun menurut dia, semua konsep dan perencanaan yang dibuat tak berjalan maksimal karena minimnya anggaran pendukung.

“Sebenarnya angkutan umum yang aman, nyaman dan memadai jadi
tanggung jawab pemerintah, tapi karena APBD (Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah) kita terbatas, ya apa mau
dikata,” ujar Zulhendri.

Zulhendri tak memungkiri, angkutan umum di Batam kebanyakan
masih dikelola pihak swasta lantaran adanya keterbatasan
pemerintah untuk menyediakan angkutan umum yang layak dengan
alasan minim APBD tadi. Alhasil, banyak penyedia angkutan umum
itu yang hanya mengejar untung, namun abai dengan fasilitas
bagus yang mestinya juga disediakan bagi penumpang.

Kebanyakan, perusahaan angkutan umum mematok besaran setoran
bagi sopir angkutan umum yang membawa kendaraannya. Tak heran,
masih sering muncul keluhan angkutan yang ugal-ugalan di jalan
demi menggaet banyak penumpang, tanpa memikirkan keselamatan
penumpang maupun pengguna jalan lainnya.

Persoalan lain, yakni armada angkutan umum yang sudah usang.
Kepala Dinas tak memungkiri masih banyak angkutan umum yang
usianya di luar batas maksimal kendaraan angkutan orang atau
barang. Berdasar aturan, kata dia, angkutan umum yang melayani
trayek di jalan utama memiliki batas maksimal kendaraan yakni
18 tahun, sedangkan di trayek cabang batas maksimalnya 15
tahun.

“Tapi di lapangan kita dilematis, karena ketika diminta
meremajakan armada, mereka beralasan kalau dijual tak ada yang
mau beli, tapi mau beli yang baru lebih berat lagi,” ungkap
Zulhendri.

Keluhan lain yang juga muncul, yakni semrawutnya jalur dan
rute dilayani angkutan umum. Semestinya, ada evaluasi rute
atau trayek angkutan untuk beberapa tahun sekali. Karena itu,
pihaknya tengah mengusulkan draf Peraturan Wali Kota Batam
(Perwako) untuk merevisi rute angkutan umum tersebut.

“Rute atau trayek akan diatur, dari trayek yang sudah
ditetapkan berdasarkan perkembangan wilayah,” kata dia.

Disinggung bertambahnya jumlah kendaraan khususnya angkutan
umum untuk Batam, Kepala Dinas menyatakan tak ada penambahan
karena sudah dibatasi jumlahnya. Jika ada perubahan komposisi,
itu hanya berupa pemenuhan kuota.

“Angkutan umum itu zero growth (nol persen pertumbuhan),
karena tak boleh lebih dari yang telah ditentukan,” katanya.

Berdasar data, angkutan umum di Batam dibedakan dalam enam
jenis, yakni taksi sebanyak 2.299 unit, trayek utama 667 unit,
trayek cabang 1.737 unit, trayek ranting 101 unit, angkutan
karyawan 323 unit, dan angkutan pariwisata 105 unit. Totalnya,
ada 5.232 unit angkutan umum secara keseluruhan.

Adapun, jumlah badan usaha taksi yang terdaftar di Kota Batam
sebanyak 21 badan usaha, badan usaha angkutan umum dan armada
yang melayani angkutan dalam trayek tetap dan teratur sebanyak
23 badan usaha, yang meliputi trayek utama, trayek utama dan
cabang, serta trayek cabang. Sementara badan usaha angkutan
karyawan sebanyak 10 badan usaha. (ska/ian/hgt/rna/bpos)

Respon Anda?

komentar