Jakarta Dinilai belum Sepenuhnya Dukung FTZ Batam

598
Pesona Indonesia
ilustrasi
ilustrasi

batampos.co.id – Penerapan kawasan free trade zone (FTZ) Batam, Bintan dan Karimun (BBK) dinilai belum berhasil. Terlebih, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional seperti yang digadang banyak kalangan. Pasalnya, banyak regulasi dari pusat yang bertabrakan, namun tetap dipaksakan berlaku di kawasan FTZ BBK.

“Pelaksanaannya belum maksimal, bahkan saat ini, outcome (hasil) dari pelaksanaan FTZ masih jauh dari yang diharapkan,” kata anggota DPD RI, Haripinto Tanuwijaya saat menggelar Focus Group Discussion (FGD) di Batam, Sabtu (19/9).

Dia juga menilai, selama ini pemerintah pusat terkesan belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan FTZ di Batam. Menurut ia, alokasi dana untuk pengembangan kawasan pelabuhan dan perdagangan bebas di Batam, masih sangat minim.

“Kalau mau bisa bersaing dengan kawasan-kawasan industri di negara lain, tidak cukup hanya insentif. Tapi dukungan infratruktur,” tegas Haripinto, sambil menyinggung penundaan pembangunan jalan tol, ketidakjelasan rencana pembangunan Pelabuhan Peti Kemas Tanjung Sauh dan lainnya.

Dia juga meminta, hak Batam, Bintan dan Karimun (BBK) sebagai kawasan free trade zone (FTZ), diperjelas, dalam evaluasi yang dilakukan pemerintah pusat saat ini. Demikian juga dengan penerapan aturan   Standard Nasional Indonesia (SNI) di Batam, yang bukan daerah kepabeanan.

“Kan posisi Batam, daerah FTZ. Kenapa harus dibatasi? Statusnya non kepabeanan. Seharusnya SNI tidak berlaku di Batam,” kata dia.

Setidaknya, Batam disebutkan, memiliki tempat yang bebas dari SNI. Diantaranya di pelabuhan dan bandara. Sama seperti yang dilakukan Singapura, yang menerapkan sistem bonded zone.

“Itu juga berdampak pada wisatawan dalam negeri yang ke Batam. Wisatawan dan masyarakat juga merasakan perdagangan dan pelabuhan bebas,” ucap dia.

Kedepan, ia melanjutkan, demi mempercepat pertumbuhan ekonomi di kawasan FTZ, Dewan Kawasan (DK) sebaiknya langsung ditangani Menko Perekonomian. Haripinto mengatakan, hasil dari diskusi tersebut akan disampaikan ke pemerintah pusat.

Kritik tentang pemberlakuan FTZ BBK juga dilontarkan Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Batam, Jadi Rajagukguk. Dia menilai, FTZ di Batam dinilai stagnan.

“Pelabuhan sekarang kurang bergerak, Kondisi FTZ saat ini juga kurang baik. Data BPS juga menunjukkan demikian,” kata dia.

Jadi mengaku mendukung evaluasi pengelolaan FTZ Batam, terkait struktur kelembagaan Dewan Kawasan dan BP Batam. Alasannya, kata ia, pengelolaan yang ada saat ini dinilai tidak mampu lagi menjawab tantangan perubahan dan Nawacita Presiden Jokowi. Selain itu, perlu dilakukan evaluasi regulasi FTZ terutama untuk menjamin kepastian hukum bagi investor

“Lebih baik, DK ditarik ke pusat, yang diketuai seorang Menko Ekonomi,” harapnya.?

Pemerintah pusat selama ini dinilai tidak maksimal mendukung pembangunan di kawasan FTZ Batam. Alokasi dana untuk Badan Pengusahaan (BP) Batam sebagai pengelola kawasan, juga dinilai rendah.

“Rencana alokasi dana bisa diatas Rp1 triliun. Tapi kemudian realisasinya hanya Rp 400 sampai Rp 500 miliar,” imbuhnya.

Dia menilai,seharusnya pusat tidak kesulitan mengalokasikan dana besar untuk infrastruktur Batam, karena dana dari Batam itu cukup besar masuk pusat.?

“Apa lagi Batam akan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional,” kata dia lagi.

Sementara Ketua Asosiasi Logistik dan Forwarder Kota Batam, Daniel Burhanuddin menyebutkan, Batam sebagai daerah FTZ semestinya tidak dibelenggu dengan adanya regulasi SNI.

“Karena aturan SNI itu di pelabuhan Kepabeanan, dan tidak disebut non-kepabeanan,” katanya. (rna/bpos)

Respon Anda?

komentar