Pendatang ke Batam akan Dibatasi, Pemko Siap Aktifkan Perdaduk

494
Pesona Indonesia
Ilustrasi: net
Ilustrasi: net

batampos.co.id – Komisi I DPRD Kota Batam mendukung rencana penerapan kembali Peraturan Daerah tentang Pengendalian Penduduk (Perdaduk). Perda ini diharapkan bisa menyaring arus pendatang ke Batam yang terus bertambah yang memicu pengangguran dan kriminalitas karna minim skill dan lapangan  kerja.

“Yang boleh menetap di Batam betul-betul yang memiliki skill (keahlian),” ungkap Ketua Komisi I DPRD Kota Batam, Nyanyang Haris Pratamura, akhir pekan lalu.

Menurut Nyanyang, tidak terkontrolnya para pendatang menambah jumlah pengangguran. Lowongan kerja yang disediakan perusahaan tidak terserap, akibat minimnya keahlian.

Berbagai cara dilakukan untuk mencukupi kebutuhan, termasuk melakukan aksi kejahatan. “Sehingga angka kriminalitas di Batam terus meningkat,” ungkap politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kota Batam ini.

Pembunuhan, pencurian, pembobolan, hingga penjambretan kerap terjadi di pulau berbentuk kalajengking ini. Berdasarkan data yang diperoleh komisi yang membidangi hukum dan pemerintahan ini, selama bulan Agustus terjadi 266 kasus kejahatan.

Artinya delapan aksi kejahatan terjadi setiap hari. “Hal ini sungguh memprihatinkan,” ungkapnya lagi. Perdaduk, lanjut Nyanyang menjadi salah satu solusi pemilahan pendatang ke Batam.

Dalam hal ini, Pemerintah lanjut Nyanyang diharapkan memperbaiki pelaksanaan Perdaduk yang belum maksimal dijalankan sebelumnya. Seperti masih adanya Pungutan liar (Pungli) para petugas di Pelabuhan.”Serta buruknya pencatatan yang tak sesui SOP,” ungkap Nyanyang.

Hal itu menyebebkan uang jaminan yang dititipkan oleh para pendatang kepada petugas tak dapat dipertanggungjawabkan. “Hingga saat ini masih tersimpan uang jaminan tersebut, jumlahnya miliaran,” kata Nyanyang.

Dana jaminan, lanjut Nyanyang tak bisa disimpan di Kas Daerah bersama anggaran yang lainnya. “Rakeningnya tersendiri,” ungkap Nyanyang.

Kini tim hukum Pemko Batam masih mencari regulasi agar anggaran tersebut bisa dimanfaatkan. “Masih dilakukan kajian oleh staf ahli Pemko dan DPRD,” ungkap Nyanyang.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo saat bertandang ke Batam Jumat (18/9) lalu mengatakan tak keberatan dengan penerapan Peraturan Daerah (Perda) tentang pengendalian jumlah penduduk (Perdaduk) untuk menekan arus urbanisasi yang terus membanjiri Kota Batam. Mendagri juga menyatakan, Perdaduk tak melanggar hak asasi manusai (HAM).

Adapun, peraturan yang dimaksud yakni Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran dan Pengendalian Penduduk dalam Daerah Kota Batam yang diperbarui dengan Perda No 8 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Batam. Perda yang lebih dikenal dengan sebutan Perdaduk itu dipercaya manjur untuk menekan jumlah arus pendatang yang masuk ke Kota Batam dari pelbagai daerah lain di Indonesia. Terutama, pendatang baru yang tak punya keterampilan kerja dan berpotensi jadi masalah baru karena banyaknya pengangguran.

Wali Kota Batam, Ahmad Dahlan juga mengaku terbuka peluang untuk kembali mengefektifkan Perda itu jika diperlukan.

“Kalau ada celah (dibolehkan Mendagri) seperti itu, bisa kita diskusikan (untuk mengefektifkan) lagi,” kata Dahlan. (hgt/bpos)

Respon Anda?

komentar