Retribusi Parkir Anjlok, Pemko Batam Salahkan Pelebaran Jalan

275
Pesona Indonesia
Ilustrasi: net
Ilustrasi: net

batampos.co.id – Wali Kota Batam Ahmad Dahlan menuding pelebaran jalan serta pembangunan bahu jalan menjadi salah satu penyebab turunnya target retribusi parkir. Padahal, meski bahu jalan dilebarkan, kendaraan yang biasa parkir di tempat tersebut beralih ke tempat parkir lain.

Selain, Wali Kota juga menuding renovasi gedung serta pungutan liar yang belum ditertibkan hingga saat ini, juga penyebab anjloknya retribusi parkir.

“Untuk itu perlu dicarikan solusi bersama,” kata Dahlan, kemarin.

Dahlan menyampaikan penurunan retribusi parkir serta retribusi lainnya menjadi perhatian Pemerintah Kota batam untuk terus meningkatkan kinerja SKPD.

“Seluruh SKPD Penghasil agar dapat bekerja lebih maksimal,” katanya lagi.

Wakil Wali Kota Batam, Rudi enggan memberikan tanggapan ketika dikonfirmasi mengenai turunnya retribusi parkir akibat pelebaran jalan yang digagasnya itu. “No coment,” kata Rudi.

Pantauan di lapangan, pelebaran jalan di kawasan Jodoh-Nagoya serta pembangunan bahu jalan tak menganggu lahan parkir di pinggir jalan. Titik-titik parkir masih berajalan saperti biasanya.

Sebelumnya,Anggota Komisi II DPRD Kota Batam, Budi Mardianto menyebutkan potensi kebocoran retribusi parkir sangat tinggi. Banyaknya jumlah kendaraan tak sejalan dengan pendapatan yang sangat kecil.

“Potensi kebocoran parkir bisa mencapai 75 persen,” kata Budi.

Budi menyampaikan, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) murni target parkir mencapai Rp 7,5 Miliar. “Itupun masih tergolong minim,” tuturnya. Potensi retribusi parkir di Batam di atas Rp 100 miliar.

Di APBD Perubahan bukannya meningkat, malah turun Rp 1,5 Miliar menjadi Rp 6 miliar. Hingga triwulan ketiga 2015, pencapaiannya masih jauh dari target. Menyamai tahun lalu saja belum (tahun lalu realisasi Rp 3,5 miliar).

“Pajak parkir saja angkanya bisa tetap. Kok bisa retribusi parkirnya turun? Tak masuk akal. Padahal jumlah titiknya lebih banyak,” ungkap politisi PDI Perjuangan ini.

Alasan penurunan yang diutarakan Dinas Perhubungan (Dishub) ungkap Budi hanya permasalahan klasik yang hingga belum bisa dieselesaikan. “Seperti adanya raja-raja kecil (preman) yang menguasai titik-titik parkir. Padahal sudah tau permasalahannya, tapi itu-itu saja yang diutarakan. Tak ada perbaikan,” ungkap pria bertubuh subur ini.

Padahal lanjut Budi, DPRD sudah memberikan solusi, seperti parkir tahunan yang dilakukan di Samsat. “Sudah ada payung hukumnya berupa Perda. Tapi hingga kini Perdanya belum juga dijalankan, alasannya koordinasi dan lain sebagainya,” ungkap Budi. (hgt/bpos)

Respon Anda?

komentar