Belanja Modal Kurang 30 Persen, APBDP Pemko Terancam Ditolak Gubernur & Mendagri

342
Pesona Indonesia
Ilustrasi: net
Ilustrasi: net

batampos.co.id – Anggota Komisi II DPRD Kota Batam, Jefri Simanjuntak meminta Pemerintah Kota (Pemko)Batam segera menyesuaikan presentase belanja modal minimal 30 persen. Sesusai Perpres Nomor 05 tahun 2010 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), maupun Perda Kota Batam tentang pokok -pokok pengelolaan keuangan daerah.

“Bila tidak diperbaiki, APBD-P 2015 tenrancam ditolak Gubernur atau Kementrian Dalam Negeri,” ungkap Jefri Simanjuntak, Senin (21/9).

Pemko Batam sendiri kesulitan memenuhi ketentuan belanja modal minimal 30 persen. Wali Kota Batam, Ahmad Dahlan tak bisa menjelaskan kecilnya presentasenya di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2015. Belanja modal Pemko hanya Rp599 Miliar, atau sekitar 25,2 persen dari APBD-P.

“Belanja modal kita (Batam) menuju 30 persen,” ungkap Ahmad Dahlan dalam paripurna terkait tanggapan atau jawaban Wali Kota terhadap pemandangan umum fraksi atas rancangan peraturan daerah (Ranperda) Kota Batam belum lama ini. Dahlan beralasan, berdasarkan Perpres RPJMN target tersebut bisa diwujudkan hingga tahun 2019 mendatang.

Sebelumnya Ketua Panitia Khusus (Pansus) Peraturan Daerah (Perda) Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, Aman mengatakan belanja modal Pemerintah Kota Batam dibawah standar yang ditentukan. Dalam Perpres, Kemandagri, maupun Perda pokok-pokok keuangan daerah disyaratkan belanja modal sebesar 30 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. “Dalam Perda pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah kita mendorong besarnya belanja modal, minimal 30 persen,” ungkap Aman.

Semakin besar belanja modal, lanjut Aman, makin banyak infrastruktur yang terbangun. Bila sedikit, artinya pembangunan untuk kepentingan umum semakin minim.Belanja langsung, banyak dipergunakan untuk barang dan jasa serta honorarium pegawai.

Minimnya belanja modal bukan kali ini saja terjadi, sejak tahun 2011, presentasinya tak pernah menyentuk 30 persen. Menurut anggota Badan Anggaran, Riky Indrakari hal tersebut jelas menyalahi aturan.”Ini pelanggaran,” kata Riky Indrakari. (hgt/bpos)

Respon Anda?

komentar