Berdalih FTZ, Pengusaha Batam Tolak Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI)

332
Pesona Indonesia
HELM dan lampu tanpa label SNI dimusnahkan di Kabil, Batam, beberapa waktu lalu. Sejumlah kalangan menolak pemberlakuan SNI di wilayah FTZ. F.Cecep Mulyana/Batam Pos
HELM dan lampu tanpa label SNI dimusnahkan di Kabil, Batam, beberapa waktu lalu. Sejumlah kalangan menolak pemberlakuan SNI di wilayah FTZ.
F.Cecep Mulyana/Batam Pos

batampos.co.id – Sejumlah pengusaha menolak pemberlakuan dan pengurusan sertifikat Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk barang impor di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (free trade zone/FTZ) Batam, Bintan, dan Karimun. Setidaknya, aturan di kawasan FTZ lebih sederhana dibanding ketentuan pusat.

Hal ini disampaikan Ketua Asosiasi Logistik dan Forwarder Kota Batam, Daniel Burhanuddin. Menurut dia, Batam sebagai daerah FTZ semestinya tidak dibelenggu dengan adanya regulasi SNI.

”Karena aturan SNI itu di pelabuhan Kepabeanan, dan tidak disebut non-kepabeanan seperti Batam,” katanya

Ungkapan senada disampaikan Anggota DPD RI dari Kepri, Haripinto Tanuwijaya. Dia meminta hak Batam, Bintan dan Karimun (BBK) sebagai daerah FTZ diperjelas dalam evaluasi yang dilakukan pemerintah pusat saat ini. Termasuk soal SNI.

”Kan posisi Batam daerah FTZ. Kenapa harus dibatasi? Statusnya non kepabeanan. Seharusnya SNI tidak berlaku di Batam,” kata Haripinto saat menggelar Focus Group Discussion (FGD) di Batam, Sabtu (19/9) lalu.

Setidaknya, kata dia, Batam memiliki tempat yang bebas dari SNI. Di antaranya di pelabuhan dan bandara. Sama seperti yang dilakukan Singapura yang menerapkan sistem kawasan berikat (bonded zone).

”Itu juga berdampak pada wisatawan dalam negeri yang ke Batam. Wisatawan dan masyarakat juga merasakan perdagangan dan pelabuhan bebas,” ucap dia. (rna/bpos)

Respon Anda?

komentar