Horee…, di Batam Bentar Lagi Bisa Bayar Pajak Online

327
Pesona Indonesia
ilustrasi: net
ilustrasi: net

batampos.co.id – Pemerintah Kota (Pemko) Batam menyerahkan tiga rancangan praturan
daerah (Ranperda ) ke DPRD Kota Batam, Senin (21/9). Ranperda tentang pajak daerah,
kawasan tanpa rokok, serta Ranperda tentang penyelenggaraan perlindungan anak.

“Dalam rangka mendukung kepastian hukum penyelenggaraan urusan pemerintah daerah,
perlu dibentuk dasar hukum sebagai landasan pelaksanaannya,” ungkap Sekretaris Daerah
(Sekda) Kota Batam Agussahiman dalam rapat paripurna yang di pimpin Ketua DPRD Kota
Batam, Nuryanto.

Agussahiman mengatakan, penyelenggaraan pajak di Batam menunjukan tren peningkatan
yang cukuf menggembirakan. “Dapat dilihat dari besaran penerimaan daerah yang
bersumber dari pajak daerah,” ungkap Agussahiman.

Pencapaian tersebut, lanjut Agussahiman perlu ditingkatkan melalui pengelolaan pajak
yang lebih optimal, transparan, dan akuntabel. “Bila hal itu tak dilakukan, bukan
tidak mungkin terjadi penunurunan. Atau kekeliruan menetapkan asumsi dan target
pendapatan daerah dari sektor pajak,” tutur Agussahiman.

Karenanya, perlu dilakukan pemungutan pajak online yang sudah dilakukan di beberapa
daerah di Indonesia. “Penyampaian Ranperda ini, tidak lain untuk meningkatkan
penyelenggaraan pajak daerah,” bebernya lagi.

Ranperda yang terdiri dari 12 bab dan 107 pasal ini mengatur tentang pajak Hotel,
Restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan,
serta pajak parkir. “Ranperda ini sekaligus mengakomodir ketentuan umum perpajakan
dan pemberlakukan penegihan pajak dengan surat paksa,” jelasnya. Bila pembahasannnya
cepat rampung, maka aturan ini bisa dilaksanakan tahun 2016 mendatang.

Sebelumnya, pemberlakukan pajak online didukung Perhimpunan Hotel, dan Restoran
Indonesia (PHRI) Kota Batam. Tetapi pengusaha meminta agar pemerintah nanti jangan
membuat kebijakan yang pada akhirnya memberatkan pengusaha.

“Kalau kita pengusaha tetap mendukung keputusan dari pemerintah. Kita harus tetap
menjalankan apa yang ditetapkan oleh pemerintah. Tetapi harus sesuai dengan ketentuan
yang berlaku,” kata Jalurman Tarigan, Pelaksana Tugas ketua PHRI Batam.

Jalurman mengatakan untuk menerapkan pajak online ini, pemerintah harus bekerja
berdasarakan ketentuan dan harus ada payung hukumnya. Terkait pajak hotel, ia
mengatakan bahwa pengusaha selalu berupaya berlaku jujur dalam melaporkan.

“Kita tetap berlaku jujur dan sesuai ketentuan yang ada. Kita mendukung pembangunan
di Batam,” katanya.

Meski demikian, Jalurman mengaku bahwa agenda penerapan pajak online ini belum ada
dibicarakan dengan pengusaha. Ia berharap pemerintah jauh-jauh hari sebelum
penerapannya sudah berdiskusi dengan pengusaha.

“Kalau boleh jujur, saya belum tahu masalah ini. Pemerintah belum membicarakan
mengenai wacana ini,” katanya.

Sedangkan Ranperda tentang kawasan tanpa rokok, merupakan tindak lanjut dari
pemerintah pusat mencegah dampak negatif rokok terhadap kesehatan masyarakat. Kawasan
tanpa rokok yang diajukan dalam ranperda tersebut diantaranya fasilitas pelayanan
kesehatan, tmpat ibadah tempat bermain anak, angkutan umum, tempat kerja. Tempat
proses belajar mengajar, tempat umum, serta tempat lain yang ditetapkan oleh kepala
daerah.

Terakhir Ranperda tentang penyelenggaraan perlindungan anak, menjamin hak-hak anak
dan melindungi anak dari kekerasan dan diskriminasi. Sehingga dapat hidup, tumbuh,
dan berkembang secara optimal, sesui harkat dan martabatnya.

Guna menjamin terpenuhinya hak-hak anak secara berkualitas, merata dan
berkesinambungan, pemerintah harus melakukan berbagai upaya. Diantaranya menyediakan
fasilitas dan penylnggaraan upaya kesehatan komprehensif bagi anak. Memamastikan
terlaksananya program wajib belajar 12 tahun untuk semua anak.

Serta menyediakan kesempatan pendidikan yang sama bagi anak disabilitas, berhadapan
dengan hukum, hamil diluar nikah, maupun korban penularan HIV/AIDS. (hgt/bpos)

Respon Anda?

komentar