Ini Peringatan Dispenda Batam untuk Penunggak Pajak

455
Pesona Indonesia
Ilustrasi: pixabay.com
Ilustrasi: pixabay.com

batampos.co.id – Perusahaan atau wajib pajak (WP) yang membandel dan tak mau membayar pajak siap-siap kena sanksi keras. Pasalnya, Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Batam tengah membuat draf Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) atas perubahan Perda No 5 tahun 2011 tentang Pajak Daerah, yang di dalamnya juga memuat ancaman bagi perusahaan yang tak mau bayar pajak. Sanksi paling keras, berupa penyitaan aset secara paksa.

“Perubahan ini sekaligus melengkapi peraturan yang belum diakomodir di Perda lama, termasuk pengetatan tentang penagihan pajak,” ujar Kepala Seksi (Kasi) Pemeriksaan Dispenda Kota Batam, Januar Arif Kurniawan, Senin (21/9/2015).

Selama ini, kata ia, perusahaan yang tak patuh membayar pajak hanya dikenai pemerikasaan tanpa ada penindakan yang membuat jera. Karena itu, pihaknya berupaya untuk memasukkan klausul sanksi tersebut agar dapat mengoptimalkan pendapatan pajak, yang ujungnya diharapkan mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batam.

Menurut Januar, ada tahapan-tahapan tertentu sebelum menyita aset bagi WP yang menunggak pajak. Yakni, kata ia, disurati dan ditegur. Jika tidak segera membayar tunggakannya, maka bisa dengan surat paksa dan ditunggu dalam waktu 2×24 jam. setelah itu, dapat dilakukan upaya penyitaan atas usaha tersebut.

“Setelah disita, nanti kita masukkan untuk lelang di kantor lelang negara,” kata Januar.

Untuk penyitaan perusahaan nakal, pihaknya akan merekrut Sumber Daya Manusia (SDM) yang dikhususkan sebagai juru sita.

“Paling tidak dua orang yang ditunjuk sebagai juru sita,” kata dia.

Selain penyitaan paksa, Dispenda juga berencana mengajukan penyesuaian tarif besaran pajak bagi WP berdasar kategori yang angkanya dinilai masih dibawah daerah lain. Januar mengatakan, penyesuaian tarif itu sudah berdasar kajian yang dikomparasikan dengan daerah lain di Indonesia seperti Tanggerang, Surabaya, Medan dan Samarinda.

“Daerah-daerah ini dinilai punya kesamaan karakteristik dengan Kota Batam,” kata dia.

Ia mencontohkan, penyesuaian untuk tarif pajak hiburan. Saat ini, pihaknya hanya mematok tarif 15 persen. Sedangkan daerah lain sudah menerapkan pajak hiburan hingga 75 persen.

“Tapi kalau di Batam penyesuaian tidak sebesar itu, tapi hanya jadi 20 persen,” imbuhnya.

Begitu juga terkait penerapan pajak online. Januar mengatakan. DPRD Kota Batam sudah mendorong agar pihaknya menerapkan kebijakan tersebut. Namun, untuk memasang perangkat online di tempat WP diperlukan payung hukum yang jelas, yang sayangnya belum ada dalam Perda No. 5 tahun 2011.

“Maka itu revisi kita masukkan, tapi karena yang direvisi lebih dari 50 persen, akhirnya aturan lama kita cabut dan masukkan yang baru sesuai ketentuan umum perpajakan (KUP),” bebernya.

Meski demikian, Januar mengaku pihaknya masih akan menunggu Ranperda tersebut disetujui DPRD Kota Batam. Sehingga, payung hukum pemberlakuan regulasi itu jelas dan bisa segera diaplikasikan. (rna/bpos)

Respon Anda?

komentar