Rp 25 Miliar Uang Nasabah Belum Kembali, Yandi Divonis 30 Bulan

278
Pesona Indonesia
Yandi, terdakwa kasus investasi bodong saat menjalani sidang di PN Batam, Senin (21/9/2015). Foto: Fitri/batampos
Yandi, terdakwa kasus investasi bodong saat menjalani sidang di PN Batam, Senin (21/9/2015). Foto: Fitri/batampos

batampos.co.id – Yandi Suratna Gondoprawiro, penipu berkedok investasi divonis penjara 30 bulan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Batam yang dipimpin Syahrial Harahap didampingi Juli Handayani dan Alvian, Senin (21/9/2015). Namun vonis tersebut tidak membuat uang nasabah Rp 25 miliar itu kembali.

“Masalah diadilinya Yandi ya memang harus diadili, tapi gimana dengan duit kita yang belum kembali?” ujar beberapa korban yang hadir dalam persidangan tersebut.

Terlihat 27 korban atau nasabah dari Brent Securities Batam menghadiri sidang tersebut. Berdasarkan fakta persidangan dari keterangan para saksi, saksi ahli dan bukti-bukti yang diajukan selama persidangan sebelumnya, maka Majelis Hakim memutuskan untuk tetap pada tuntutan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Hasil putusan tersebut ternyata tidak diterima sepenuhnya oleh terdakwa yang didampingi penasehat hukumnya, Hermanto Barus. “Kami banding Yang Mulia, kami minta agar majelis hakim memberikan petikan putusan sela,” ujar Barus.

Menurut Barus, putusan sela itu akan diajukan ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk membatalkan dakwaan dari JPU. Sementara dari JPU saat ditanyai Majelis Hakim, menyatakan pikir-pikir atas banding yang diajukan terdakwa.

Perbuatan terdakwa terbukti melawan hukum dan melakukan penipuan pasal 378 ayat 1 menggunakan 4 lembar cek kosong dengan total nilai Rp27.337.500.000. Walaupun terdakwa sudah melakukan pengembalian kepada Randy Tan melalui transfer, namun hingga saat ini masih bersisa Rp 25 miliar uang nasabah yang belum kembali.

 

Baru menambahkan, untuk para korban jangan menuntut uang kembali melalui dirinya. “Banyak sekali nasabah yang nagih uangnya kepada saya, sementara saya bisa apa,” ucapnya.

Ia juga menegaskan untuk segera melaporkan Majelis Hakim yang mengadili perkara kliennya ke Komisi Yudisial (KY), pasalnya dirasa Majelis Hakim itu tidak independen. “Dari awal Majelis Hakim hanya berpihak kepada JPU dan membatasi keterangan saksi, sehingga membuat terdakwa semakin terpojok,” terangnya.

Syahrial yang dikonfirmasi setelah mendengar pernyataan Barus, menanggapi tenang. “Jika mau dilaporkan itu hak mereka, yang jelas kami sudah bersikap netral dan tidak memihak kepada siapapun,” tutur Syahrial. (cr15/bpos)

Respon Anda?

komentar