Taksi Pelat Hitam Menjamur di Batam, Salah Siapa?

265
Pesona Indonesia
Anggota Satlantas Polresta Barelang, Brigadir Yudhy Patra menilang supir taksi plat hitam yang mangkal di depan kantor Telkomsel Batam Centre. Senin (21/9). DPRD Kota Batam, sopir angkutan umum dan masyarakat meminta Pemko Batam untuk menertibkan angkutan umum liar atau taksi plat hitam yang menjamur di Batam.  Foto: Dalil Harahap/ Batam Pos
Anggota Satlantas Polresta Barelang, Brigadir Yudhy Patra menilang supir taksi plat hitam yang mangkal di depan kantor Telkomsel Batam Centre. Senin (21/9). Foto: Dalil Harahap/ Batam Pos

batampos.co.id – Taksi plat hitam yang terang-terangan beroperasi di berbagai trayek di Batam menimbulkan kecemburuan dari pemilik angkot dan taksi resmi di Batam. Mereka dsudah beberapa kali mendesak Dinas Perhubungan Kota Batam mengambil tindakan, namun tidak direspon.

“Pemko Batam melalui Dishub harusnya tegas. Kalau mereka dibebaskan beroperasi di Batam, apa gunanya kami mengurus izin resmi,” kata Fandi, sopir Batuaji-Mukakuning, kemarin.

Menurut Fandi, angkot resmi maupun taksi resmi harus melalui berbagai tahapan dan mengeluarkan banyak biaya. Mulai dari uji kir, izin trayek, dan lainnya. Sementara, taksi plat hitam yang beroperasi sama sekali tidak memenuhi ketentuan tersebut.

“Kalau mereka (plat hitam, red) bebas beroperasi, akan semakin banyak sopir atau pemilik angkutan yang tidak mau kir karena tak ada lagi istimewanya. Toh, taksi plat hitam tanpa kir dibiarkan beroperasi,” katanya.

Maniur S, warga Sagulung mengaku keberadaan plat hitam di sejumlah titik mangkal di Batam mengganggu pengguna jalan. Misalnya di daerah lampu merah Muka Kuning, Pelabuhan internasional Batam Center, Lampu merah base camp dan titik lainnya.

“Di Mukakuning dan dekat Mega Mall itu, mereka parkir di badan jalan. Itu sangat mengganggu. Bahkan mereka mau ngantre sampai puluhan unit di sana,” katanya.

Jurado Siburian, anggota komisi III DPRD Kota Batam menegaskan bahwa penertiban angkutan liar di Batam sangat jarang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Batam. Padahal, keberadaan taksi plat hitam merugikan sopir angkot yang statusnya resmi.

“Kan kasihan yang punya angkot yang surat-suratnya lengkap. Apa keistimewaan mereka,” katanya.

Menurut Jurado, setiap tahunnya DPRD Kota Batam selalu menyetujui anggaran untuk penertiban. Ia berharap agar Dishub jangan hanya berani menindak angkot yang tidak punya kir dan sebagainya. Padahal ada yang plat hitam yang jelas-jelas tak ada izin untuk mengambil penumpang.

“Kalau kir ini kan, hanya sebatas kelayakan berkendara di jalan umum. Ini plat hitam sudah jelas-jelas tak bisa jadi angkutan umum. Tetapi saya juga berharap teman-teman sopir untuk terus berbenah dan memperbaiki angkutan masing-masing,” katanya.

Ia berharap Dishub jangan mempersulit proses kir dan sebagainya di Dishub. “Bahkan harus dipermudah,” katanya.

Faisal Reza, Kabid Lalin Dishub mengatakan penertiban untuk angkutan yang melanggar di Batam terus dilakukan. Setiap tahunnya banyak angkutan yang tidak jelas yang sudah ditindak.

Tetapi untuk taksi plat hitam, Dishub harus berkoordinasi dengan polisi. “Ini harus kita koordinasikan dengan polisi. Karena harus tangkap di tempat. Himbauan kita jangan naik plat hitam, lebih nyaman dan aman naik angkutan plat kuning,” katanya. (ian/bpos)

Respon Anda?

komentar