Terdakwa Korupsi Alkes Puskesmas se-Batam Dilipahkan ke Pengadilan Tipikor

357
Pesona Indonesia
Erigana menjalani tes kesehatan sebelum di bawa ke Pengadilan Tipikor di Tanjungpinang, Senin (21/9/2015). Foto: yashinta/batampos
Erigana menjalani tes kesehatan di Kejaksaan Negeri Batam, sebelum di bawa ke Pengadilan Tipikor di Tanjungpinang, Senin (21/9/2015). Foto: yashinta/batampos

batampos.co.id – Kejaksaan Negeri Batam akhirnya melimpahkan terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan alat-alat kesehatan Pukesmas se-kota Batam tahun anggaran 2013 ke Pengadilan Tipikor di Tanjungpinang, Senin (21/9/2015).  Namun dari dua tersangka, hanya Kabid Program Dinas Kesehatan Batam, Erigana yang dilimpahkan.

Kasi Pidsus Kejari Batam, Tengku Firdaus mengaku terpaksa melimpah berkas dakwaan, terdakwa beserta barang bukti dikarenakan masa tahanannya hampir habis.

“(Erigana) diantar tiga orang tim kita yang dikawal polisi. Sebelum dilimpah kita juga cek kesehatan terdakwa,” kata Firdaus diruang kerjanya, kemarin.

Menurut dia, pihaknya sempat menunda pelimpahan Erigana ke pengadilan Tipikor. Alasan penundaan menunggu proses pelimpahan tersangka lainnya yang masih ditangani penyidik Polresta Barelang.

“Sudah cukup lama kita tunda, tapi tersangka yang lain tak juga dilimpah ke kita. Padahal kita ingin melimpah mereka secara bersamaan. Agar tak ribet saat pemanggilan saksi nanti,” terang Firdaus.

Firdaus menjelaskan hingga saat ini pihaknya masih menunggu kelengkapan berkas dari penyidik terhadap tersangka Suhadi. Ia juga sudah mempertanyakan tindak lanjut berkas tersangka lainnya. Namun tak ada respon.

Tak hanya mempertanyakan tindaklanjut berkas Suhadi. Pihaknya juga mempertanyakan berkas Euis tersangka lainnya.

“Ada dua tersangka yang belum sampai. Pertama Suhadi yang masih P19 dan yang kedua Euis yang masih sebatas SPDP. Kita akan tagih tindaklanjutnya,” sebut Firdaus.

Dijelaskan Firdaus, dalam surat dakwaan yang dilimpah, pihaknya mendakwa Erigana dengan pasal 2, pasal 3, pasal 9, pasal 18 Undang-Undang RI nomor 20 Tahun 2001, Tentang Tindak Pidana Korupsi. Juga pasal 55 KUHP.

Berdasarkan LHP BPKP Kepri, Erigana diduga menyebabkan kerugian negara atas pengadaan Alkes Pukesmas se-Kota Batam sebesar Rp 380 juta.

Erigana dalam kasus dugaan korupsi alkes ini bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK) dalam proyek pemerintah senilai Rp 960 juta, dan diduga melakukan mark up harga alat-alat kesehatan.

“Ancamannya diatas lima tahun. Dan dipersidangan kita akan buktikan dakwaan tersebut,” kata Firdaus.

Sebelumnya, Kepala Dinkes Batam Chandra Rizal menegaskan, pengadaan alat laboratorium di 16 puskesmas di Batam sesuai prosedur. Sebab, pengadaan tender dilakukan melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan tidak bisa diintervensi olehnya, apalagi bawahannya.

Menurut Chandra, awalnya ia kuasa pengguna anggaran pada proyek pengadaan tersebut. Namun dikuasakan lagi kepada Kabid Program Dinkes Batam, Erigana sebagai Kuasa Pengguna Anggaran sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). (she/bpos)

Respon Anda?

komentar