TKI Dipungli di Batam, Ditpam: Biar Fair, Pasang CCTv Jangan Hanya di Ruang Ditpam

366
Pesona Indonesia
Suasana rapat dengar pendapat antara Komisi I DPRD Batam Dengan Imigrasi, Bea Cukai, BP3TKI, Ditpam yang membahas Pungli di Pelabuhan Batam Centre, Senin (21/9). Foto: Cecep Mulyana/Batam Pos
Suasana rapat dengar pendapat antara Komisi I DPRD Batam Dengan Imigrasi, Bea Cukai, BP3TKI, Ditpam yang membahas Pungli di Pelabuhan Batam Centre, Senin (21/9). Foto: Cecep Mulyana/Batam Pos

batampos.co.id  – Kasubdit Instalasi Aset, Direktorat Pengamanan (Ditpam), Izhar, memastikan tidak ada perintah dari instansinya, Direktorat Pengamanan (Ditpam) BP Batam, untuk melakukan pungutan liar. Bila ada, hal tersebut perbuatan oknum yang harus dipertanggungjawabkan sendiri.

“Kalau ada perintah, saya pasang badan menghadap langsung kepala BP Batam Pak Mustofa Widjaja. Saya akan mengundurkan diri, karena saya yang membawahi langsung,” ungkap Izhar dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama satuan kerja Pelabuhan Internasional Batam Centre di Komisi I DPRD Kota Batam, Senin ( 21/9).

Izhar mengatakan, pihak Kepolisian yang sudah mengantongi bukti berupa rekaman CCTv dari pengelola pelabuhan bisa melanjutkan penyidikan. “Silahkan saja, risiko ada di tangan dia (oknum),” katanya Dalam Paripurna yang dipimpin langsung Ketua Komisi I DPRD Kota Batam,

Dalam kesempatan itu Izhar meminta rekaman CCtv bukan hanya berada di tempat Ditpam. Namun ditempatkan di seluruh sudut, mulai dari Imigrasi hingga Bea dan Cukai (BC).

“Kalau mau fair, satu gedung di pasang CCTv, sehingga semuanya kerekam. Tapi saya tak mengatakan itu hanya ada di tempat kita saja,” katanya.

Izhar mengatakan Sprindik (Surat perintah dimulainya penyidikan) karena adanya CCTv. “Kalau hanya dibuka satu saja (Ditpam) saya kira gak fair,” ungkapnya.

Izhar seolah ingin mengungkapkan kalau banyak pihak yang bermain di pelabuhan tersebut sehingga tidak adil jika hanya Ditpam yang disorot, sementara yang melakukan pungli hanya oknum anggota Ditpam. Pelaku pungli lainnya juga tak disorot.

Terkait tudingan kinerja BP Batam tak sesuai dengan prosedur, memeriksa paspor hingga menahan para Tenaga Kerja Indonesia (TKI), Izhar berkilah hal tersebut memang tak ada korelasinya dengan tugas pokok Ditpam yang hanya menjaga aset BP Batam.

Hal tersebut dilakukan atas permintaan dari Balai Pelayanan Penempatan, dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI). “Yang terjadi hari Sabtu (19/9/2015) kemarin bukan menahan serta meng hold, itu bukan tugas kami. Kita hanya mengarahkan, anda punya dokumen imigrasi mana, kalau ada lanjut,” ungkapnya lagi.

Kepala Kantor Imigrasi Batam, Agus mengatakan instansinya berada di garda paling akhir dalam pemeriksaan dokumen penumpang. “Setelah semuanya lengkap baru kita (imigrasi),” bebernya. Agus mengaku, selalu mengingatkan anak buahnya agar tidak menerima imbalan apaun. “Tak ada yang namanya pungli,” ungkapnya.

Bila terdapat bukti, masyarakat bisa melaporkan kepadanya atau kepada aparat penegak hukum. “Bila menyangkut petugas imigrasi,” katanya.

Kabid BKLI BC Batam, mengatakan kewenangannya di pelabuhan hanya sebatas memeriksa lalulintas barang.”Kalau pungli tidak ada,” kata Emi.

Ketua Komisi I DPRD Kota Batam, Nyanyang Haris Pratimura menyebutkan, dugaan pungli di kawasan pelabuhan Batamcentre hanya miskomunikasi. Bukan dilakukan oleh institusi, melainkan oknum yang mengatasnamakan institusi.

Dalam kesempatan itu, Manager Operasional Pelabuhan Internasional Batamcentre, Nika Astaga mengaku pihaknya memasang CCTv di beberapa sudut pelabuhan. Hal tersebut guna keamanan, serta kenyamanan semua pihak. “Akan kita berikan jika ada permintaan dari pihak yang berwenang,” tuturnya.

Dalam kesempatan itu Nika mengeluhkan tindakan BP3TKI yang melakukan razia TKI, menyebabkan pengunjung lainnya ketakutan. “Kalau bisa dilakukan, tanpa menimbulkan keresahan. Karena pelabuhan kita bukan untuk TKI, tapi berbagai penumpang,” kayta Nika.

Petugas BP3TKI, Riris meminta maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi di Pelabuhan Batam Centre. Pihaknya mengakui ujug-ujug melakukan razia tanpa berkoordinasi terlebih dulu.

Riris mengatakan razia di pelabuhan Batamcentre, guna mengecek kelengkapan dokumen TKI. Hal itu dilakukan, melihat maraknya TKI yang disiksa serta dideportasi di negeri jiran. “Setiap minggu kurang lebih 500 orang TKI yang dideportasi,” katanya.(hgt/bpos)

Respon Anda?

komentar