Anggaran Dinas Kebersihan dan Pertamanan Batam Naik Rp 3 Miliar

323
Pesona Indonesia
Terbatasnya akses kendaraan pengakutan sampah, serta lemahnya kesadaran masyarakat. Kini jalanan umum dijadikan tempat pembuangan sampah. Seperti halnya di jalanan menuju perumahan Gardan Raya, Batam Centre, Rabu (23/9), jalan tersebut kini dipenuhi tumpukan sampah. Naiknya anggaran Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Batam dalam APBD Perubahan lebih dari Rp 3 miliar diharapkan mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat semaksimal mungkin. Foto: Iman Wachyudi/ Batam Pos
Jalan menuju perumahan Gardan Raya, Batam Centre, Rabu (23/9), dipenuhi tumpukan sampah. 
Foto: Iman Wachyudi/ Batam Pos

batampos.co.id – Anggaran Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Batam dalam APBD Perubahan naik lebih dari Rp 3 miliar. Terbalik dengan anggaran di SKPD lain, yang rata-rata mengalami penurunan atau defisit. Meningkatnya anggaran di DKP ini untuk membayar gaji tenaga kerja selama tiga bulan yakni Mulai Oktober sampai Desember 2015.

“Kita memang naik. Sekitar Rp 3 miliar, kalau ini tidak naik, lalu bagaimana menggaji tenaga kerja,” kata Suleman Nababan di gedung Pemko Batam, Selasa (22/9).

Suleman mengatakan anggaran APBD murni di Dinas Kebersihan dan Pertamanan lebih dari Rp 97 Miliar. Tetapi dalam APBD Perubahan kemungkinan akan mencapai Rp 101 Miliar. Dan dalam APBD murni itu, anggaran untuk gaji tenaga kerja di DKP hanya sampai Oktober.

“Kalau saya tidak salah anggaran untuk gaji tidak penuh 12 bulan. Makanya di APBD perubahan itu jadi naik,” katanya.

Saat ini lebih dari 900 tenaga kerja di DKP yang terdiri dari sopir, kernet, dan tukang sapu , pekerja taman dan sebagainya. Menurut Suleman, kenaikan anggaran tersebut pun tidak terlalu besar.

“Kalau untuk pengadaan armada dan alat-alat tidak ada. Saya tegaskan lagi, anggaran kita bertambah murni untuk gaji karyawan,” katanya.

Helmy Hemilton, sekretaris komisi III DPRD Kota Batam mengatakan kenaikan untuk DKP ini memang sudah diprediksi dari awal. Di mana memang dalam pembahasan APBD murni belum diputuskan anggaran untuk gaji karyawan dalam setahun penuh.

“Ini akan menjadi koreksi kita untuk tahun -tahun depan. Kita akui memang naik, tapi kan untuk gaji karyawan atau Satgas,” katanya.

Helmy berharap anggaran yang digunakan DKP dalam APBD Perubahan ini sudah bisa mengkover semua gaji karyawan termasuk untuk BBM kendaraan yang juga belum sepenuhnya dianggarkan di APBD murni.

“Harapan kita semua karyawan atau pekerja di DKP terbayarkan gajinya. Jadi pelayanan kepada masyarakat tetap bisa dilakukan semaksimal mungkin,” katanya. (ian/bpos)

Respon Anda?

komentar