Impor Buah dan Sayuran Harus Kantongi Izin Menteri Pertanian

1291
Ilustrasi: pixabay.com
Ilustrasi: pixabay.com

batampos.co.id – Dibukanya kran impor bahan pangan untuk kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas (FTZ) Batam, Bintan, dan Karimun, memang menjadi kabar gembira. Namun khusus untuk impor buah dan sayuran (hortikultura) importir tidak serta merta bisa mengimpor.

Importir di BBK harus memperhatikan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 86/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikulturan.

Di Pasal 4 (1) disebutkan; Impor Produk Hortikultura dilakukan oleh importir setelah mendapat persetujuan impor dari Menteri Perdagangan atau pejabat yang ditunjuk.

Namun persetujuan impor dari Kemendag baru bisa dikeluarkan setelah mendapat rekomendasi izin impor produk hortikultura (RIPH) dari Menteri Pertanian (ayat 2).

Selain itu, impor produk holtikultura ini hanya boleh dilakukan di luar masa sebelum panen raya, panen raya. Artinya hanya boleh dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Jangka waktu tertentu tersebut ditetapkan oleh Menteri Pertanian dan disampaikan kepada Menteri Perdagangan (pasal 5).

Waktu impor produk hortikultura tersebut juga tidak berlaku bagi produk hortikultura cabe dan bawang merah segar untuk konsumsi. Kalaupun diberikan, maka harus mengikuti ketetapan harga referensi dari Menteri Perdagangan.

Selain merujuk pada Permentan tersebut, impor bahan pangan juga harus merujuk pada tiga peraturan yang telah ditetapkan Ketua Dewan Kawasan 18 Maret 2013 silam.

Tiga peraturan itu adalah Peraturan Ketua DK No.01/2013 tentang tata cara pengurusan Angka Pengenal Impor (API), Peraturan Ketua DK No.02/2013 tentatg tata cara pelaksanaan pemasukan produk hortikultura dari luar daerah pabean ke kawasan FTZ Batam Bintan dan Karimun, dan peraturan Ketua DK No.03/2013 tentang tata cara importase produk-produk tertentu. (nur)

 

Respon Anda?

komentar