Potensi Rp100 Miliar, Ditarget Rp6 Miliar, Dishub Batam Keberatan

255
Pesona Indonesia
Yudi Kurnain, Ketua Komisi II DPRD Batam. Foto: Cecep Mulyana/Batam Pos
Yudi Kurnain, Ketua Komisi II DPRD Batam. Foto: Cecep Mulyana/Batam Pos

batampos.co.id – Meskipun target retribusi parkir sudah di turunkan Rp1,5 miliar dari Rp7,5 miliar menjadi Rp6 miliar di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2015, Dinas Perhubungan (Dishub) masih keberatan, karena hanya mampu merealisasikan Rp3,8 miliar atau turun sekitar Rp4,7 Miliar. Sementara potensi parkir ini di atas Rp 100 miliar.

“Dalam finalisasi pembahasan anggaran Dishub mengajukan surat keberatan,” ungkap Ketua Komisi II DPRD Kota Batam, Yudi Kurnain, Selasa (22/9/2015).

Menurut surat keberatan Dishub, realisasi logis yang bisa disumbangkan ke Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batam di APBD-P hanya Rp3,8 Miliar.

Selain Dishub, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPM-PTSP) Pemko Batam juga mengajukan keberatannya terkait Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA). Meskipun target di APBD-P sudah menurun Rp10 Miliar, dari Rp45 Miliar menjadi Rp35 Miliar. “Mereka (BPM-PTSP) meminta targetnya dirubah menjadi Rp31 Miliar hingga Rp32 miliar,” katanya.

Keberatan target Retribusi ini, lanjut Yudi belum disetujui Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Batam. Karena akan berpengaruh terhadap pos anggaran yang sudah dipagukan. “Masih kita bahas,” ungkap Yudi yang juga masuk sebagai anggota Banggar DPRD Kota Batam ini.

Menurut Yudi di Komisi II hanya ada dua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mengajukan keberatan dan dilakukan finlaisasi pembahasan di Banggar. “Kalau komisi lain saya kurang tau,” ungkapnya lagi.

Penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak dan retribusi menjadi sorotan mayoritas fraksi DPRD Kota Batam dalam paipurna terkait pandangan umum fraksi DPRD Kota Batam terhadap Ranperda tentang perubahan APBD Kota Batam tahun 2015.

Fraksi Golongan Karya (Golkar) berpendapat, pemerintah belum optimal menggali PAD yang sangat potensial. Baik pajak maupun retribusi. “Penduduk semakin banyak, tapi retribusi trennya malah menurun,’ ungkap Djoko Mulyono.

Kemacetan serta tumbuhnya titik parkir, paradoks dengan target parkir yang terus menurun. “Bukan potensi yang tak tumbuh, tapi tak dilakukan secra optimal,” kata Djoko. Hal tersebut lanjut Djoko tak pantas dibiarkan berlarut-larut “Perlu ada terobosan pajak dan retribusi,” katanya.

Marlon Brando Siahaan dari Fraksi Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) juga berpendapat sama, Pemko Batam belum bekerja optimal untuk meningkatkan PAD. Padahal sektor parkir, restoran, hiburan, sampah, pelabuhan, serta IMTA dapat menyumbang besar dalam PAD.

Namun di APBD Perubahan PAD Batam mengalami penurunan sebesar Rp12 Miliar, dari Rp824 Miliar menjadi Rp812 Miliar. Hal tersebut karena adanya penurunan di sektor Pajak daerah, serta retribusi daerah. Pajak daerah turun Rp14 Miliar, retribusi daerah turun Rp16 Miliar. (hgt/bpos)

Respon Anda?

komentar