Gubernur Kepri Surati Menteri Terkait Izin Impor Sembako

foto: Johannes Saragih / batam pos
foto: Johannes Saragih / batam pos

batampos.co.id – Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Kepri, Agung Mulyana akan menyurati Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong terkait izin larangan impor sembako ke Kepri. Hal itu dilakukan demi mencukupi kebutuhan sembako masyarakat Kepri kedepannya.

“Pak Menteri meminta gubernur menulis surat resmi atas pengaduan lisan. Senin akan dikirim staf saya,”kata Agung yang ditemui kemarin sore di Batam.

Saran pengiriman surat resmi itu disampaikan langsung oleh Thomas setelah dirinya mengadukan langsung permasalahan larangan impor sembako ke Kepri. Dimana sebelumnya Bea Cukai melakukan operasi pelarangan masuknya sembako impor ke kawasan Kepri setelah adanya intruksi dari pemerintah pusat.

“Pertama saya datang ke Menteri perdagangan dan minta ketegasan beliau terkait pemasukan bahan pangan untuk Kepri. Dan beliau menyarankan gubernur menyuratinya secara resmi,” ungkap Agung.

Dijelaskanya pelarangan izin masuknya sembako impor ke Kepri dapat mengancam kebutuhan pokok masyarakat. Sebab Kepri yang berada di kepulauan tak punya lahan persawahan langsung untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Apalagi, dua bulan kedepan adanya pelaksanaan Pilkada di Kepri. Yang tentunya larangan ini dapat menjadi polemik pada permasalahan politik bukan teknis. Dan jika menjadi permasalahan politik, dikhawatirkan semua pihak akan ribut.

“Ini bahaya, karena bisa membahayakan stok cadangan Kepri. Apalagi Kepri tak punya sawah.Dan jika diperhatikan secara serius ini akan menjadi permasalahan politik, bukan persoalan teknis,” terang Agung.

Harusnya Kepri, lanjut Agung, yang merupakan kawasan FTZ (Batam, Bintan dan Karimun) mendapat perlakuan khusus masalah impor sembako. Dimana Indonesia terdiri dari 2800 pulau yang 319 diantaranya berpenghuni dan semuanya memiliki luas serta kebutuhan berbeda. Sehingga pemerintah tak bisa memukul rata kebutuhan dan pelarangan izin impor disetiap daerah.

“Jadi kami minta penegasan dan ketegasan beliau terkait izin impor. Kalau ditunggu kiriman dari Jawa kapan datangnya. Jadi ini salah satu menurut saya agak salah memberi batasan,”jelasnya.

Tak hanya itu, menurut Agung, Menteri Perdagangan Thomas sempat kaget saat pihaknya menjelaskan situasi tersebut. Bahkan Thomas sempat membantah dirinya pernah membuat larangan

“Beliau malah sempat mengatakan tak pernah menandatangani surat larangan tersebut. Namun, beliau akan mengecek terlebih untuk memastikan hal itu. Dan beliau mengaku ini akan menjadi perhatian,” katanya lagi.

Agung menjelaskan saat ini stok sembako Kepri hanya bisa memenuhi kebutuhan masyarakat untuk dua bulan ke depan. Apalagi kuota sembako untuk kota Kepri perbulannya bisa mencapai ratusan ton. Dimana menurut buku yang pernah dibacanya, satu orang membutuhkan 20 kilo beras perbulannya.

“Dan bisa dibayangkan jika di Batam memiliki penduduk 1,3 juta jiwa, Tanjungpinang-Bintan 800 ribu jiwa dan Karimun 780 ribu jiwa. Berapa ton yang dibutuhkan dan kalau ditunggu dari Jawa kapan bisa mencukupinya,” sebutnya.

Menurut dia, pelarangan izin impor harusnya dilakukan untuk daerah-daerah tertentu, bukan daerah Kepri. Dan jika hal itu menyebabkan kekacauan harga sembako produl lokal, harusnya pelarangan itu dilakukan diwilayah lain bukan Kepri.

“Larangnya bukan dari sini, tapi dari daerah lain yang memang menghasilkan beras, gula ataupun yang lainnya,”ujar Agung.

Minggu depan Agung mengaku akan berkoordinasi dengan Beacukai untuk membahas pelarangan tersebut. “Antara Senin sampai Jumat saya akan mencoba rapat dengan Bea Cukai,” pungkasnya. (she/bpos)

Respon Anda?

komentar