Ngaku Anggaran Terbatas, DKP Batal Kelola Sampah di 9 Kecamatan

377
Pesona Indonesia
Sampah masih menumpuk di beberapa ruas jalan umum yang dijadikan tempat pembuangan sampah. Seperti halnya di jalanan menuju perumahan Gardan Raya, Batam Centre, Foto: Iman Wachyudi/ Batam Pos
Sampah masih menumpuk di beberapa ruas jalan umum yang dijadikan tempat pembuangan sampah. Seperti halnya di jalanan menuju perumahan Gardan Raya, Batam Centre, Foto: Iman Wachyudi/ Batam Pos

batampos.co.id – Rencana Dinas Kebersihan dan Pertaman (DKP) Kota Batam untuk mengelola sampah di sembilan kecamatan tampaknya kandas sudah. Pasalnya, Anggaran Pendaptan Belanja Daerah (APBD) perubahan yang disalurkan untuk DKP terbatas dan tidak mencukupi biaya operasional.

Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamana Suleman Nababan membenarkan pembatalan pengelolaan sampah tersebut. Menurutnya, anggaran yang terbatas dan tidak mencukupi menjadi pemucu utama pembatalan pengelolaan sampah di sembilan kecamatan tersebut.

“Ya kalau anggarannya tidak mencukupi, tidak bisa dipaksakan juga kan,” ungkap Nababan di kantornya Sekupang, Jumat, (25/9).

Menurutnya, APBD perubahan hanya mampu memenuhi kebutuhan membayar upah buruh harian lepas sebanyak 4 bulan termaksut gaji ke-13. Lantaran APBD murni 2015 yang dianggarkan hanya 9 bulan. Sehingga diprioritaskan untuk membayar upah satgas, ditambah biaya transportasi operasional.

“Itupun hanya untuk 11 bulan saja. Kalau dipaksain kan bisa gak jalan,” katanya lagi.

Ia mengaku, untuk tahun 2016 ini, DKP tetap mengelola sampah di enam kecamatan seperti Batuaji, Sekupang, Seibeduk, Nongsa, Sagulung, Batam Kota, dan Lubuk baja. Sedangkan untuk kecamatan  Lubuk baja, Batuampar, dan Bengkong tetap dikelolah oleh pihak ketiga mitra.

“Memang rencananya, pada 2016 ini, kesembilan kecamatan ini untuk masalah sampah sudah dikelola sendiri oleh DKP,” ujarnya.

Meskipun batal, DKP tetap mempersiapkan rancangan pengelolahan sampah di APBD 2017 nanti.

“Mudah-mudahan pada 2017 sudah terlaksanakan. Karena pengelolahan tiga kecamatan ini membutuhan anggaran sebesar Rp24 miliar. Termasuk juga untuk membeli armada,” sebutnya. (rng/bpos)

Respon Anda?

komentar